BANGKINANG, Riauin.com - Kondisi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar memang benar-benar runyam. Selain menumpuk utang, diantaranya untuk pembayaran gaji pegawai periode Juli sampai Desember 2017 hingga Rp 620 juta. Kini kondisi BNK Kampar benar-benar menyedihkan. Tak ada lagi kegiatan rehabilitasi di bekas gedung RSUD Bangkinang yang lama. Rumput ilalang pun mulai menutup bangunan itu.

Menanggapi permasalahan BNK Kampar yang disampaikan Kepala BNK Kampar Djanuarel dan Kepala Tata Usaha Yuswardi dalam pertemuan rapat dengar pendapat di ruang Komisi II DPRD Kampar Senin, (19/3/2018), pihak Komisi II DPRD Kampar tetap mendorong upaya vertikalisasi BNK menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Namun demikian sebagian anggota Komisi II meminta agar orang-orang BNK saat ini yang telah berjasa dalam merehabilitasi pencandu narkoba tetap diberdayakan.

Selain itu mengenai tunggakan gaji dari Juli hingga Desember 2017 untuk puluhan pegawai BNK, Komisi II minta Pemkab Kampar tetap mencari solusi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kampar Hendra Yani mengatakan, sesuai Peraturan Presiden, memang telah diamanatkan bahwa BNK harus berubah menjadi instansi vertikal dan tidak lagi menjadi milik daerah. Namun demikian politisi PPP ini berharap pihak terkait mengupayakan agar pegawai lama untuk difungsikan, paling tidak yang dianggal professional dalam menjalankan kerjanya. "Namun hal pahit tak bisa dihindari. Kita tak boleh bermanis saja. Seandainya BNN K ini terjadi kawan-kawan di sini. Kita berharap yang profesional di sini dipakai," ucap Hendra Yani.

Ia minta Pemkab Kampar secepatnya proses vertikalisasi BNNK ini diurus dan dapat persetujuan di pusat.

"Mengenai anggaran Juli sampai Desember, apakah masih dimungkinkan yang enam bulan ini dianggarkan di APBD 2018. Karena di APBD murni 2018 tidak ada. Kami tak mau menggantung harapan. Apapun kondisi hari ini, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan," beber Hendra Yani.

Sementara itu anggota Komisi II Firman Wahyudi menambahkan, dirinya tetap mendorong pembentukan organisasi vertikal namun tidak melupakan upaya yang dilakukan oleh kepala maupun pegawai BNK saat ini.

"Secara pribadi Djanuarel dekat dengan Jefry (Mantan Bupati Kampar Jefry Noer red). Saya lihat dan saya akui Pak Djanuarel konsern dengan tugas beliau. Pantas DPRD menyelesaikan yang tertunggak ini," ujar Firman.

Ia minta pegawai BNK saat ini tetap dilibatkan dalam institusi baru nanti atau BNN Kampar karena sebagian telah terlatih dan berjasa dalam memberantas dan merehablitasi pencandu narkoba. "Memerangi narkoba urgen dibangsa ini," kata Firman.

Ia juga minta Pemkab agar tetap mengoptimalkan BNK selagi BNN belum terbentuk.

Anggota Komisi II DPRD Kampar yang lain M Arif Rahman Hakim menganjurkan agar Pemkab mencari solusi lain untuk pembayaran sisa gaji pegawai BNK jika anggaran daerah tidak bisa lagi dianggarkan untuk BNK . Solusi lain itu misalnya dengan menggunakan dana CSR dari perusahaan. Ia menilai kepala maupun staf BNK telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan berprestasi.

Hal senada juga diungkapkan politisi Nasdem di Komisi II H M Kasru Syam. Ia secara tegas minta Pemkab Kampar membayarkan sisa gaji pegawai BNK. (afni)