BENGKALIS, Riauin.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sepakat menjalin kerja sama pendampingan bidang hukum. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) penanganan hukum bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negera (Datun), Selasa (13/2/18) di lantai III Kantor Bapenda Jalan Jenderal Sudirman.

Penandatanganan MoU antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Bengkalis dilakukan Kepala Bapenda Imam Hakim dan Kepala Kejari Bengkalis, Heru Winoto serta turut disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah H. Arianto dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkay Daerah (OPD).

Plt. Sekda Bengkalis H. Arianto mengapresiasi adanus MoU ini. Menurutnya pendampingan hukum perlu dilakukan. Dirinya berharap tidak hanya Bapenda saja, namun OPD lainnya perlu melakukan hal yang sama.

Kepala Kejari Bengkalis Heru Winoto mengatakan, pendampingan hukum yang diberikan pihaknya kepada Bapenda meliputi beberapa macam. Yaitu, bisa dalam bentuk sengketa di pengadilan dan juga cukup penting adalah pendampingan dalam hal menarik retribusi atau terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita selaku aparatur negara siap membantu Pemkab Bengkalis, karena banyak potensi pajak yang bisa digali," katanya. <>
Sementara itu, Kepala Bapenda Imam Hakim menyebutkan MoU dengan kejaksaan untuk mengantisipasi bilamana terjadi kesalahpahaman persepsi dengan wajib pajak. Apalagi, sambungnya Bapenda akan mengerahkan kekuatan penuh mencari potensi pajak di Bengkalis yang sangat banyak dan belum terdata dengan baik.

"Meningkatkan kesadaran pewajib pajak, melaporkan maka ini mesti ada tindakan yang intesif serta mempersiapkan regulasi atau aturan. Supaya kami punya kekuatan, termasuk menggali potensi pajak di daerah kita" ungkapnya.(int/nol)