RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menuntut akselerasi kinerja dari Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendongkrak pemasukan daerah dan investasi pada tahun ini. Sektor pendapatan dinilai menjadi penopang strategis di tengah ujian pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Tuntutan tersebut menjadi penekanan utama saat perombakan struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sebanyak 238 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV) resmi dialihkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyegarkan ritme kerja pelayanan publik.

Agenda pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serendit, Kota Pekanbaru, pada Selasa (26/5/2026).

SF Hariyanto menegaskan, tantangan yang dihadapi Provinsi Riau saat ini tidak bisa lagi direspons dengan pola kerja birokrasi yang lambat. Para pejabat baru diminta langsung bergerak aktif tanpa harus menunggu instruksi dari atasan.

Menurut SF Hariyanto, kerja sama antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan instansi vertikal lainnya sebenarnya sudah mulai membuahkan hasil positif. Tren pendapatan daerah tercatat mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Kendati demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat aparatur sipil negara merasa puas. Sektor pajak daerah dan realisasi investasi tetap menjadi target utama yang harus dikejar secara agresif oleh jajaran pejabat yang baru dipromosikan.

SF Hariyanto juga mengingatkan agar posisi baru ini tidak dijadikan tempat untuk bersantai, melainkan sebagai ruang pembuktian kontribusi nyata. Ia menyebutkan, banyak pihak yang mengincar jabatan tersebut, namun amanah akhirnya dijatuhkan kepada mereka yang dinilai mampu membawa perubahan pola kerja yang luar biasa. (Bil)