RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berhasil mengendalikan laju inflasi sepanjang tahun 2025. Capaian ini dipertahankan di tengah berbagai tekanan dan dinamika ekonomi yang cukup menantang, serta mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur SF Hariyanto, saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Riau pada Senin (5/1/2026).

“Bagi kami, inflasi bukan sekadar target makroekonomi, melainkan cerminan dari upaya perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan pemeliharaan stabilitas kehidupan rakyat secara keseluruhan,” ujar Syahrial Abdi.

“Kami bersyukur, sepanjang 2025, inflasi Provinsi Riau tetap dapat dijaga dalam koridor sasaran yang ditetapkan secara nasional,” tambahnya.

Sekda Provinsi Riau itu melanjutkan, keberhasilan dalam mengendalikan angka inflasi ini tidak luput dari perhatian TPIP. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil dari arah kebijakan yang terukur dan jelas, didukung oleh koordinasi lintas sektor yang sangat solid, serta kerja keras seluruh tim di lapangan.

Untuk mencapai target stabilitas harga, Pemprov Riau telah mengimplementasikan serangkaian langkah strategis. Ini mencakup penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Riau sebagai instrumen utama dalam stabilisasi harga, peluncuran Toko Pengendalian Inflasi Pangan (TOPAN), hingga pengoperasian Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling (TOPLING) yang bertujuan menjangkau daerah-daerah yang rentan mengalami gejolak harga.

Selain itu, operasi pasar murah dilaksanakan secara intensif di 224 lokasi. Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan kerja sama antar-daerah, implementasi contract farming, budidaya cabai secara on-farm, dan kolaborasi aktif dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Syahrial Abdi menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil telah didasarkan pada data faktual dari BPS dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi.

“Memasuki tahun 2026, target kami adalah menjaga inflasi tetap terkendali dalam batas nasional. Fokusnya adalah memastikan pasokan pangan semakin kuat dan distribusi menjadi lebih efisien,” jelas Syahrial.

Rilis data BPS ini, lanjutnya, menjadi panduan krusial bagi Pemprov Riau dalam merumuskan arah kebijakan serta strategi pembangunan untuk tahun 2026. Data ini juga berfungsi untuk mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.

“Data BPS kami jadikan rujukan utama dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Setiap indikator yang dirilis hari ini adalah alat navigasi kebijakan kami, khususnya dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029,” tutup Syahrial Abdi. (Bil)