RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengambil langkah tegas untuk melakukan perombakan dan evaluasi total terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini diambil setelah melihat banyak BUMD yang dinilai belum berkontribusi optimal dan bahkan menjadi beban keuangan daerah.

Ketua Komisi III DPRD Riau yang membidangi BUMD, Edi Basri, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana evaluasi tersebut. Menurut Edi, penguatan BUMD merupakan jalan strategis terbaik untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau yang selama ini dinilai masih minim.

"Harapan utama kita adalah BUMD ini benar-benar bisa menjadi sumber utama yang signifikan untuk meningkatkan PAD Riau," kata Edi Basri, hari Senin (5/1/2026).

Edi menggarisbawahi beberapa masalah fundamental yang harus segera dibenahi. Salah satunya adalah kinerja operasional dan penyelesaian isu-isu internal di sejumlah perusahaan pelat merah.

Salah satu BUMD yang menjadi sorotan adalah PT Sarana Pratama Riau (SPR). Meskipun terjadi peningkatan kontribusi dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 5 miliar pada tahun 2025, angka tersebut dinilai jauh dari potensi maksimal yang seharusnya bisa dicapai.

"Peningkatan itu belum maksimal. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kinerja dan kontribusi mereka bisa lebih maksimal," tegas politisi Partai Gerindra itu.

Proses evaluasi ini juga akan menyasar BUMD lainnya. Untuk PT Riau Petroleum, Edi menyebutkan pentingnya integrasi dan transfer teknologi serta pengetahuan dari PT Pertamina Hulu Riau (PHR), termasuk upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemungkinan penambahan kepemilikan saham daerah.

Sementara itu, BUMD yang tercatat sudah tidak beroperasi, seperti PT PIR, akan menjadi fokus utama evaluasi total.

"Buat apa mempertahankan badan hukum jika perusahaannya tidak memiliki kegiatan operasional. Termasuk SPR Trada dan BUMD lain yang kinerjanya lemah, semua akan dievaluasi habis-habisan," jelas Edi.

Semangat perombakan ini sejalan dengan inisiatif DPRD Riau yang telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Tim Optimalisasi yang juga dibentuk oleh pihak eksekutif.

"Semangat antara legislatif dan eksekutif kini sudah satu visi. Kami yakin hasilnya akan maksimal, ini adalah bagian dari upaya kolektif kami menyikapi rendahnya PAD," tutup Edi Basri. (Adv)