Pemprov Riau Siapkan Pembebasan Lahan Flyover Garuda Sakti dan Penataan Simpang SKA Tanpa Lampu Merah
RIAUIN.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memastikan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur strategis pada tahun ini. Fokus utama dari pembangunan tersebut adalah mengurai kepadatan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Riau.
SF Hariyanto menyebutkan, salah satu agenda krusial yang segera dimulai adalah proses pembebasan lahan untuk pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti. Proyek ini dinilai vital mengingat kawasan tersebut telah menjadi titik kemacetan yang kian parah dari tahun ke tahun.
“Untuk tahun ini, kita masih memiliki agenda pembangunan. Yang pertama adalah kegiatan pembebasan lahan untuk flyover di Jalan Garuda Sakti,” ujar Plt Gubernur SF Hariyanto, saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, proyek flyover ini telah mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemprov Riau bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian pembebasan lahan.
“Karena pembangunan ini sudah disetujui Pusat, maka komitmen kita adalah menyelesaikan pekerjaan pembebasan lahannya. Sementara untuk pekerjaan fisik akan ditanggung oleh mereka (Pusat). Tahun ini kita mulai,” jelasnya.
Jalan HR Soebrantas Ditetapkan Skala Prioritas
Selain Garuda Sakti, Plt Gubernur Riau juga menyoroti kondisi Jalan HR Soebrantas. Ia telah menginstruksikan Kepala Dinas PUPR agar ruas jalan ini dijadikan skala prioritas karena fungsinya sebagai jalur utama lintas regional yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Sumatera Barat, Indragiri Hulu (Inhu), hingga Dumai.
“Saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas PUPR, bahwa Jalan HR Soebrantas itu harus menjadi skala prioritas. Ini penting untuk jalur lintas dari Sumatera Barat, Inhu, dan Dumai,” terangnya.
Menurutnya, jika pelebaran atau peningkatan kapasitas Jalan HR Soebrantas tidak segera dilakukan, kemacetan parah tidak akan terhindarkan.
“Saat ini saja sudah padat, apalagi pada tahun-tahun mendatang dengan proyeksi pertumbuhan kendaraan. Jika tidak kita perbesar, jalan itu pasti akan macet,” ungkap SF Hariyanto.
Simpang SKA Akan Ditata Ulang Tanpa Lampu Merah
Tidak hanya jalan lintas, Pemprov Riau juga akan fokus pada penataan ulang kawasan persimpangan Soekarno-Hatta dan Tuanku Tambusai (Simpang SKA Pekanbaru), yang dikenal sebagai salah satu titik kemacetan akut. Plt Gubernur menilai keberadaan flyover di lokasi tersebut belum efektif dalam mengurai kepadatan.
“Termasuk Simpang SKA. Besok tidak ada lagi penggunaan lampu merah di sana. Seharusnya flyover ini mampu memecah kemacetan, namun ternyata belum optimal,” katanya.
Sebagai solusi, Pemprov Riau berencana memperbaiki tata kelola simpang agar arus lalu lintas lebih efisien. Ia mencontohkan, kendaraan dari Jalan Nangka yang menuju Jalan Riau akan diarahkan untuk putar balik di U-Turn dekat Kampus Muhammadiyah, atau menggunakan jalur flyover.
“Penataan simpang ini akan kita perbaiki. Insyaallah tahun ini, jalur di bawah flyover dari Jalan Nangka menuju Jalan SM Amin akan kita tutup total dan tidak menggunakan lampu merah,” pungkasnya. (Bil)
Berita Lainnya
Harga TBS Swadaya di Riau Naik Lagi, Dipicu Penguatan Pasar CPO
Atasi Luapan Air di Jalan Sudirman, Pemprov Riau Siap Pasang Box Culvert Akhir Juli
Defisit Fiskal Riau, Perusahaan Diajak Kolaborasi Perbaiki Jalan Rusak di Mahato-Simpang Manggala
Sanggar Keletah Budak Suguhkan Operet Anak 'Dedap Durhaka'
Krisis Air Hambat Pendinginan 81 Hektar Lahan Gambut Terbakar di Riau
Seleksi Komisaris PT PER Dibuka, Pemprov Riau Tekankan Integritas dan Tata Kelola BUMD
Harga TBS Swadaya di Riau Naik Lagi, Dipicu Penguatan Pasar CPO
Atasi Luapan Air di Jalan Sudirman, Pemprov Riau Siap Pasang Box Culvert Akhir Juli
Defisit Fiskal Riau, Perusahaan Diajak Kolaborasi Perbaiki Jalan Rusak di Mahato-Simpang Manggala
Sanggar Keletah Budak Suguhkan Operet Anak 'Dedap Durhaka'
Krisis Air Hambat Pendinginan 81 Hektar Lahan Gambut Terbakar di Riau
Seleksi Komisaris PT PER Dibuka, Pemprov Riau Tekankan Integritas dan Tata Kelola BUMD