RIAUIN.COM - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau mencatat adanya lonjakan signifikan dalam pemulangan warga negara Indonesia dari Malaysia selama tahun 2025. Total 2.707 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah telah dipulangkan melalui gerbang Riau.

Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu menjelaskan, pemulangan ini melibatkan ribuan pekerja yang berangkat ke Malaysia, destinasi kerja utama bagi masyarakat Sumatra.

"Sepanjang 2025, kami telah memfasilitasi kepulangan 2.707 PMI bermasalah," ujar Fanny, pada Senin (2/1/2026).

Berbagai masalah melatarbelakangi kepulangan ini, mulai dari habis masa kontrak, overstay, ketiadaan dokumen resmi, hingga menjadi korban penipuan atau eksploitasi. Setibanya di Riau, para PMI menerima layanan komprehensif, termasuk pendampingan dan penyediaan transportasi untuk kembali ke daerah asal mereka.

Data BP3MI Riau menunjukkan bahwa Sumatra Utara merupakan wilayah penyumbang terbanyak dalam gelombang pemulangan ini.

"Data kami menunjukkan Sumatra Utara di posisi teratas dengan 624 PMI yang kami pulangkan pada 2025, disusul Jawa Timur sebanyak 542 orang," terangnya.

Fanny juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kasus pengiriman PMI nonprosedural. BP3MI Riau memastikan setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal selama proses pemulangan, termasuk sesi konseling dan bantuan lanjutan bagi yang memerlukan.

Secara rinci, daerah asal PMI yang dipulangkan adalah: Sumatra Utara (624), Jawa Timur (542), Aceh (473), Nusa Tenggara Barat (259), Riau (146), Jambi (144), Jawa Barat (107), Sumatra Barat (78), Jawa Tengah (59), Lampung (54), Nusa Tenggara Timur (46), Sumatra Selatan (33), Kepulauan Riau (32), Bengkulu (20), dan Banten (19).

Untuk menekan angka keberangkatan ilegal, pihaknya terus melakukan edukasi masif mengenai bahaya bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi, serta pentingnya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah sangat berkomitmen untuk melindungi dan memfasilitasi PMI yang menghadapi kesulitan di luar negeri. Kami hadir untuk memastikan mereka mendapat perlindungan maksimal, sekaligus memberikan edukasi agar mereka bisa bekerja secara legal dan aman," tutup Fanny. (Bil)