RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memberikan harapan baru bagi pemulihan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2026. Setelah sempat menerapkan kebijakan pemotongan selama tiga bulan di akhir 2025, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN diusulkan untuk kembali dibayarkan secara penuh. Upaya ini sejalan dengan strategi Pemprov dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola fiskal daerah.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto memastikan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk tidak lagi memberlakukan pemotongan TPP pada tahun 2026. Namun, ia memberi catatan bahwa realisasi janji ini sangat bergantung pada semakin membaiknya kondisi keuangan daerah.

“Insya Allah untuk tahun 2026, kita upayakan TPP pegawai bisa diterima penuh tanpa pemotongan. Mudah-mudahan, doakan saja PAD kita tahun ini meningkat,” ungkap SF Hariyanto, Jumat (2/1/2026).

Sebelumnya, langkah pemangkasan TPP sebesar 30 persen yang diterapkan sejak Oktober hingga Desember 2025 merupakan langkah pengendalian keuangan daerah. Tekanan fiskal muncul sebagai dampak dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang otomatis mempersempit ruang fiskal Pemprov Riau.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, SF Hariyanto meyakini bahwa kondisi keuangan daerah tetap berada dalam batas kendali. Pemprov Riau memproyeksikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp8,21 triliun, atau 86,77 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp9,47 triliun.

SF Hariyanto menjelaskan lebih lanjut rincian proyeksi pendapatan: “Proyeksi realisasi PAD sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara pendapatan transfer diperkirakan Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen.”

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran daerah Provinsi Riau diperkirakan mencapai Rp7,93 triliun atau 83,70 persen hingga akhir 2025. Pemerintah daerah menegaskan bahwa belanja diprioritaskan untuk belanja wajib serta program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurut SF Hariyanto, langkah efisiensi, termasuk pemotongan TPP ASN, merupakan upaya untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik. "Langkah yang kami ambil di antaranya pengurangan TPP ASN sebesar 30 persen pada Oktober, November, dan Desember. Di sisi lain, pemenuhan belanja wajib tetap menjadi prioritas, sembari terus menggali potensi pendapatan lain,” jelasnya.

Meskipun peluang TPP penuh di 2026 terbuka, Pemprov Riau juga melihat adanya kebutuhan untuk membenahi regulasi TPP melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Aturan baru ini direncanakan tidak hanya mengatur skema TPP, tetapi juga mekanisme penggunaannya, termasuk untuk penyelesaian temuan hukum yang dihadapi oleh ASN.

“Kami berharap tahun ini bisa menjaga keseimbangan antara pemulihan kesejahteraan ASN dan penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel di tengah tekanan fiskal yang masih berlanjut,” tutupnya.

Sumber: Tribunpekanbaru