Ketergantungan tersebut juga mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Yang kedua juga dalam struktur belanja daerah dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 memperlihatkan dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai menyerap porsi anggaran yang sangat besar sebagai konsekuensi dari kebutuhan pembiayaan aparatur sipil negara dan struktur birokrasi pemerintahan daerah. Di sisi lain, belanja barang dan jasa juga mengambil porsi signifikan untuk mendukung operasional perangkat daerah. Pola ini menunjukkan bahwa orientasi belanja APBD masih bertumpu pada pemeliharaan fungsi administratif pemerintahan, bukan pada penguatan kapasitas pembangunan jangka panjang.

Keterlambatan realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari lemahnya kualitas perencanaan anggaran. Perencanaan yang kurang matang sering kali menyebabkan perubahan kegiatan, revisi anggaran, serta keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini berdampak pada menumpuknya realisasi anggaran di akhir tahun, yang berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan mengurangi efektivitas belanja daerah.

Dengan demikian, rendahnya realisasi anggaran mencerminkan persoalan struktural dalam siklus pengelolaan APBD, Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran adalah keterbatasan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta kompleksitas prosedur administrasi menjadi hambatan dalam percepatan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas APBD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan anggaran, tetapi juga oleh kesiapan institusional pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran secara efektif.

Dalam hal ini penulis melihat dengan adanya permasalahan efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 semakin kompleks dengan adanya beban fiskal berupa tunda bayar yang berasal dari APBD Tahun 2024. Kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya harus ditanggung dalam APBD tahun berjalan, sehingga mengurangi kapasitas fiskal untuk membiayai program prioritas baru. Beban ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pada tahun-tahun sebelumnya yang berdampak berkelanjutan.

Keberadaan tunda bayar tersebut menunjukkan lemahnya disiplin fiskal dan perencanaan keuangan daerah. Ketika belanja tidak sepenuhnya didukung oleh kemampuan pendapatan yang realistis, maka risiko defisit dan akumulasi kewajiban menjadi sulit dihindari. Dalam konteks ini, efektivitas APBD tidak hanya diukur dari capaian tahunan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu untuk keberlangsungan otonomi daerah yang baik disarankan agar pemerintah daerah melakukan penataan kembali struktur belanja dengan memperkuat proporsi belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui indikator output dan outcome yang terukur. Kemudian juga memperkuat fungsi pengawasan dan transparansi pengelolaan APBD guna menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan fiskal daerah, sehingga APBD ke depan dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan publik.***
 

Muhd Ichsan Zafnil salah seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengambil Hukum Tata Negara dan fokus pada kajian tentang Pemerintah Daerah.