Lalu Dosen S2-S3 yang ngajar di kampus negeri tapi gajinya 6 jutaan: berarti kurang gizi dan gak layak dianggap pintar?

Petugas medis di pelosok yang dibayar 5 juta tapi rela naik perahu demi vaksinasi: berarti mereka dungu dan lemah?

Padahal, justru para pahlawan tanpa sorotan inilah yang menjaga fondasi negeri. Ironisnya, di saat mereka kerja pakai hati, yang gajinya gede malah kerja pakai mulut—dan hasilnya, ya... begini.

Statement soal celana ukuran 34 juga gak kalah absurd. Lupakan BMI (Body Mass Index), rasio pinggang-pinggul, pola hidup, genetik, dll. Di republik lucu ini, ukuran celana sekarang jadi alat ukur spiritual buat tau siapa yang duluan dipanggil Tuhan.

Mungkin sebentar lagi kita gak perlu medical check-up. Cukup lapor ke Kementerian Kesehatan: “Maaf pak, saya ukuran celana 36. Jadi, kira-kira hidup saya tinggal berapa bulan lagi, ya?”

Kalau soal ukuran celana dijadikan patokan hidup-mati, kami si rakyat bercelana 34 plus-plus usul, gimana kalau kita sekalian bikin SIM berdasarkan nomor sepatu? Atau nilai rapor siswa dihitung dari berat badan?

Sayangnya, logika semacam ini gak lahir dari warung kopi. Ini keluar dari podium kekuasaan. Dari orang yang gajinya jauh di atas 15 juta, tapi malah melempar logika yang bikin netizen mikir: “Jangan-jangan pintar dan sehat itu bukan soal gaji, tapi soal etika dan empati?”

Orang boleh aja gajinya tinggi. Tapi kalau empatinya cekak, pemahamannya dangkal, dan mulutnya terlalu bebas, ya tetap aja... yang keluar cuma…, aah saya tak sanggup untuk menuliskannya. 

Catatan dari Rakyat Celana Ukuran 34

Untuk Pak Menteri: kami, rakyat celana ukuran 34 ke atas, mungkin gak punya gaji belasan juta. Tapi kami masih punya akal sehat.

Kami ngerti bahwa kesehatan itu multidimensi, bukan sebatas pinggang ramping atau rekening gemuk. Kami tahu bahwa pintar itu bukan tentang slip gaji, tapi bagaimana seseorang bisa berpikir kritis, menghargai sesama, dan tidak merendahkan orang lain.

Dan kalau boleh jujur, justru banyak orang yang terlalu sehat dan terlalu pintar... sampai kebablasan bicara tanpa mikir. Mungkin itu yang bikin publik makin lelah, bukan karena tekanan darah, tapi karena tekanan dari ucapan pejabat.

Pak Menteri, negara ini udah cukup pusing dengan masalah kesehatan mental, stunting, BPJS ngadat, dan minimnya tenaga medis di daerah. Jangan tambahi dengan kelakar yang tidak ilmiah dan diskriminatif.

Kami harap ke depan, Kementerian Kesehatan lebih banyak mengeluarkan data valid, bukan stand-up special edition. 

Dalam demokrasi yang sehat, pejabat seharusnya berbicara berdasarkan data, bukan asumsi. Berdasarkan empati, bukan stereotip. Tapi sayangnya, semakin tinggi jabatan, beberapa orang justru makin rendah kemampuannya untuk berkaca.

Mungkin karena terlalu sering berada di ruang ber-AC dan podium steril, jadi lupa bagaimana rasanya hidup sebagai rakyat biasa. Lupa kalau di luar sana, ada jutaan orang yang walau gajinya pas-pasan, masih bisa berpikir logis dan bernalar waras.

Dan yang lebih ajaib, ketika kritik datang, biasanya bukan introspeksi yang muncul... tapi klarifikasi pakai nada bercanda. Seolah-olah publik ini gampang dikelabui dengan satu dua emoji tawa.

Kami, generasi yang katanya "gaji 5 juta dan bodoh", tahu betul siapa yang pantas dihargai dan siapa yang cuma numpang duduk di kursi tinggi.

Kami tahu bahwa ukuran pinggang bukan indikator moral. Dan kami paham, bahwa ada banyak hal yang lebih penting untuk dibahas oleh seorang Menteri Kesehatan daripada menebak IQ dari slip gaji dan usia dari lingkar perut.

Kami bisa membedakan mana kesalahan manusiawi, dan mana kesombongan sistemik. Dan kali ini, kami memilih untuk tidak diam. 

Karena kebijakan publik yang sehat, harus dimulai dari nalar yang sehat. Dan nalar yang sehat... tidak datang dari orang yang menganggap rakyat sebagai statistik jenaka.

Saran Terakhir: Buka Data, Bukan Mulut

Pak Menteri, sebelum bicara lagi soal siapa yang sehat dan siapa yang pintar, coba buka data:

1. Berapa tenaga medis yang masih digaji di bawah UMR?

2. Berapa pasien yang antre berjam-jam demi obat generik?

3. Berapa anak muda yang depresi tapi tak mampu bayar psikolog?

Dan setelah itu, lihat cermin. Tanyakan, apakah pernyataan Anda tadi lahir dari ilmu kedokteran... atau hanya dari ego kekuasaan? Kami rakyat, akan terus menjaga nalar dan celana kami—apa pun ukurannya.

Dan semoga suatu hari nanti, para pejabat negeri ini juga bisa menjaga mulutnya... dengan ukuran yang pas.

Penulis: Erwin J. Koto - Founder Indonesia Insider