Di berbagai lini masa media sosial, presiden ketujuh ini juga seolah dijadikan publik enemy oleh netizen? Jawabannya sederhana, ekspektasi publik pada dirinya dulu sangat tinggi, rakyat berharap akan ada perubahan besar di republik ini dari seorang Jokowi.

Harapan yang berbinar-binar dari rakyat ketika jokowi menjadi presiden, adalah asa bahwa siapapun bisa punya kesempatan yang sama menjadi presiden seperti Jokowi. Dia orang biasa, tukang kayu, anak kampung, tapi bisa jadi presiden. maka kita pun bisa. siapapun bisa. Lalu muncul idiom Jokowi adalah Kita. 

Bahkan ketika Jokowi menang sebagai Presiden di tahun 2014, Majalah Times menjadikan sosok Jokowi sebagai cover story di majalah legendaris itu. 

Judulnya pun luar biasa. A New Hope, Indonesian President, Joko Widodo is a force for democracy. Dia dianggap sebagai harapan baru bagi kekuatan demokrasi. 

Dulu, siapa yang tidak suka dengan Jokowi. Publik senang karena ada pendobrak feodalisme di republik ini. Ketika biasanya kekuasaan dipegang elit yang itu itu saja, pemerintahan yang turun temurun seperti dinasti. 

Lalu tiba-tiba muncul Jokowi yang bukan siapa-siapa.  Saat itu Jokowi adalah anti tesa dari secuil oligarki, elit politik dan elit militer yang menguasai 90% sumber daya indonesia. 

Ekspekatsi rakyat begitu tinggi, berharap Jokowi mampu menyulap Indonesia menjadi negara maju, menegakan hukum bagi para pelanggar HAM, menghajar koruptor dan bahkan menjadi contoh keluarga sederhana yang tidak mempraktekkan dinasti politik karena anak-anaknya tidak ikut-ikutan main politik, anaknya hanya tukang martabak.

Harapan tinggi itu hancur berkeping, berjalan waktu ekspektasi itu pudar. bahkan di akhir masa jabatanya, Jokowi malah mempertontonkan praktek dinasti politik dengan sempurna. Dia dituduh memorak porandakan demokrasi yang susah-susah dirintis gerakan reformasi pasca Soeharto tumbang.

Dulu dia sangat dipuja-puja dan ini adalah kesalahan fatal karena meletakkan sosok Jokowi terlalu tinggi, dan ketika semua tidak sesuai ekspektasi, hancurlah harapan itu. Kesalahan terbesar Jokowi adalah menghancurkan harapan rakyat Indonesia yang sudah terlalu tinggi kepadanya.

Dan kini seolah semua melawan dirinya, Jokowi versus Everybody.  Para oposannya yang sejak awal memang tidak suka padanya langsung mendapat durian runtuh.  Amunisi mereka penuh untuk menghajar Jokowi dari semua sisi. 

Seperti kasus pagar laut yang ramai diperbincangkan. Para oposannya dan rakyat yang kecewa langsung mengarahkan telunjuk ke Jokowi. Pagar laut yang disebut terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan dihubung-hubungkan dengan Jokowi. 

Program Strategis Nasional yang diberikan rezim Jokowi kepada PIK-2 dan Bumi Serpong Damai alias BSD dianggap balas budi karena para taipan itu mau berinvestasi di Ibu Kota Nusantara yang digagas Jokowi.

Kentalnya aura kongkalikong penguasa dan pengusaha sebenarnya bukan di rezim Jokowi saja. Tapi karena harapan rakyat terlalu tinggi kepada Jokowi membuat kekecewaan berlipat-lipat kali. 

Orang yang diharap bisa menghancurkan dominasi oligarki malah seolah berkongsi dengan oligarki, ini membuat rakyat merasa dikhianati. 

Latar belakang Jokowi yang tidak memiliki sumber daya politik yang kuat, dari bawah, dan bukan siapa-siapa,  pada akhirnya malah membuat dia memilih berkompromi dengan banyak pihak untuk memuluskan target-target pemerintahannya. 

Jokowi, nampaknya membayar mahal demokrasi melalui kompromi dengan oligarki, juga elit sipil dan militer dengan kompensasi yang mahal. 

Banyak hal yang membuat orang kecewa pada Jokowi, soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan ekonomi. Tapi nampaknya salah satu pemicu kekecewaan publik pada Jokowi mungkin berawal dari majunya Gibran menjadi Walikota Solo pada pilkada serentak 2020. 

Ketika publik sangat jengah dan muak dengan Dinasti Politik, tiba-tiba Gibran yang dulu bilang tidak tertarik berpolitik mencalon menjadi Walikota. Tidak hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga maju dalam pilkada Medan di tahun yang sama. 

Tidak ada yang salah mereka maju, tapi etika politik yang dipertanyakan. Di saat orang tua masih menjabat Presiden tentu ini memberi karpet merah untuk mereka. Dinasti Politik pelan-pelan mulai dipraktekkan keluarga Jokowi dari sini. 

Gibran memiliki segenap modal sosial yang besar untuk menggapai kursi orang nomor satu di Solo. Siapa yang berani melawan Gibran? Tidak ada. Hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Solo menyokong Gibran Rakabuming Raka. 

Saat itu, Gibran sempat diprediksi akan melawan kotak kosong. Namun tiba-tiba muncul, seorang penjahit bernama Bagyo Wahyono, dia maju melalui jalur independen, non partai.  Yang mengejutkan publik, dia bisa lolos dalam verifikasi KPU dan maju dalam pilkada itu untuk melawan Gibran.

Awal 2022, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ramai.  Mulanya, beberapa elite politik yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengusulkan penundaan Pemilu 2024. 

Isu tersebut berkembang menjadi wacana presiden tiga periode yang didorong oleh beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Gagasan ini pun banjir kritik publik. Jokowi membantah dengan menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi UUD 1945.

Maret 2023, isu Jokowi 3 periode kembali berembus setelah Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menyerukan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Seruan tersebut dikumandangkannya saat aksi di Istora Senayan pada Selasa 29 Maret 2023 lalu. Ia menilai kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden demikian gencar, bergaung dimana-mana. Para pendengung di media social mencoba-coba test water melihat respon rakyat jika batasan 2 periode diganti jadi 3 periode. 

Isu ini sangat tidak populer di mata rakyat dan mahasiswa. Bahkan pada April 2022, aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI menolak wacana 3 periode ini.

Tahun 2023, survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi mulai menurun, terutama karena isu ekonomi seperti harga kebutuhan pokok yang terus naik dan daya beli masyarakat yang stagnan. 

Ditambah lagi, kebijakan kontroversial seperti UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan, serta proyek IKN yang dianggap terlalu ambisius dan minim manfaat langsung buat rakyat.

Khusus IKN, Jokowi tampaknya mengharapkan pembangunan ibukota baru ini akan menjadi legacy terbesar dari pembangunan infrastruktur yang telah dia bangun secara masif selama 10 tahun terakhir.

Namun pembangunan seperti IKN ini meninggalkan masalah karena tidak mencerminkan proses demokratis dan justru mencerabut hak masyarakat terdampak. Hal yang sama terjadi dalam proyek-proyek investasi di Pulau Rempang, Desa Wadas, Air Bangis, Mandalika, dan lain-lain.

Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat "peringatan keras" dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.

Bagaimana Jokowi – si "anak kandung reformasi" – yang dulu digadang-gadang sebagai "harapan baru" bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi?

Yang paling keren tentu saja Kaesang yang tiba-tiba jadi ketua umum partai solidaritas indonesia,  padahal baru dua hari jadi kader di partai mawar itu. Diawali dengan drama video 39 detik siluet dirinya yang menyebut akan masuk PSI.

Tapi yang menjadi puncak kekecewaan rakyat pada Jokowi tentu saja adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 menguntungkan Gibran secara langsung. 

Putusan tersebut membolehkan seseorang dengan usia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden jika berpengalaman menjadi kepala daerah. Publik mempersoalkan hubungan keluarga Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. 

MK secara janggal mengabulkan gugatan yang tidak pernah disidangkan dan baru saja didaftarkan ke MK dalam tempo 2 minggu sebelumnya. Putusan itu pun bersifat ultra petita--MK merumuskan sendiri pelonggaran usia capres-cawapres dengan klausul "pernah menjadi pejabat hasil pemilu".

Tak cukup di situ, ketika masa pilkada 2024 akan bergulir, keputusan MK no 70 tahun 2024 syarat batas usia calon kepala daerah yang memutuskan batas minimal 30 tahun saat penetapan ditolak beramai-ramai oleh koalisi KIM Jokowi di parlemen. 

Parlemen memilih mengikuti Putusan MA 23 soal batas usia calon 30 tahun saat pelantikan. Ini ramai dibicarakan demi memberikan karpet merah untuk sang Ketum PSI Kaesang Pangarep agar bisa maju Pilgub. Sebab, usianya baru 30 tahun setelah masa penetapan calon. 

Jokowi dan KIM Plus dinilai cawe-cawe untuk mengubah aturan agar anak bungsunya, Kaesang Pangarep dapat maju di kontestasi Pilkada sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Publik berang, mahasiswa hingga para artis dan komika turun ke jalan. mereka menuntut dpr membatalkan penetapan UU pilkada mengikuti keputusan MA yang menguntungkan Kaesang tersebut. Mereka beramai-ramai menyuarakan penolakan dinasti politik. Negara ini bukan milik keluarga Jokowi.

Jokowi kini adalah paradoks dari Jokowi dulu. Ketika orang memilih dia karena dia menghancurkan paradigma dinasti politik. Dia malah menampilkan cara kerja dinasti politik dengan sempurna. 

Penulis: Erwin J.Koto - Founder Indonesia Insider