Para ajudan resmi Prabowo itu adalah Kombes Ahrie Sonta dari Polri, Kolonel Inf Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel Pnb Anton Palaguna dari TNI AU, Letkol Laut Romi Habe Putra dari TNI AL. 

Dalam tradisi kepresidenan, ajudan bukan hanya pelengkap protokol. Mereka adalah perpanjangan tangan presiden, penghubung antara kepala negara dengan para pembantunya, dan dengan aparat birokrasi. 

Ajudan juga sekaligus menjadi simbol kesetiaan institusional. Tapi Prabowo, yang dikenal sangat berhati-hati dan tiak mudah percaya pada orang baru, tampaknya tidak serta-merta membuka ruang hanya karena protokoler resmi.

Ajudan yang kini resmi mendampingi Prabowo memang bukan berasal dari lingkar dalam personalnya. Misalnya, Kombes Pol Ahri Sonta, ajudan dari unsur kepolisian—sebelumnya adalah sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dikenal sebagai loyalis utama Presiden Jokowi. 

Ini memunculkan spekulasi: apakah Prabowo merasa nyaman dikelilingi figur yang merupakan “orang dekat dari orang dekat Jokowi”?

Kehadiran Ahri Sonta dalam posisi strategis bisa dimaknai sebagai perpanjangan pengaruh Kapolri—dan secara tidak langsung, Jokowi—dalam lingkar dalam Prabowo. Ini memperkuat dugaan bahwa Prabowo belum sepenuhnya percaya dengan nama-nama yang “dikirimkan” untuk mendampinginya. Tentu ini bukan soal kompetensi, tapi soal loyalitas—dan Prabowo sangat memahami bahwa loyalitas tak bisa datang dari titipan orang lain.

Situasi serupa juga terjadi pada ajudan dari unsur TNI. Nama-nama yang diajukan sebagai pendamping presiden nampaknya tidak berasal dari jalur pribadi Prabowo. Banyak dari mereka adalah hasil seleksi institusional yang tunduk pada struktur Panglima TNI. 

Dan di sinilah letak kompleksitasnya: Panglima TNI saat ini, Jenderal Agus Subiyanto, adalah pilihan Jokowi—bukan Prabowo. Dengan kata lain masih dalam lingkar dalam Jokowi. 

Meski awam tau bahwa kesetiaan Panglima dan Kapolri itu ada pada negara, bukan pada sosok seseorang, tapi spekulasi dan dugaan publik atas ini orang Jokowi atau itu orang Prabowo jelas tak terhindarkan.

Tapi menariknya, Prabowo tidak pernah menyatakan penolakan terhadap para ajudan resmi. Mereka tetap menjalankan tugas administratifnya. Tapi mereka tidak diberi sorotan, tidak diberi panggung, dan yang jelas, tidak diberi kepercayaan penuh.

Apakah ini strategi? Tentu saja. Prabowo tampaknya menerapkan prinsip tighten the circle atau memperkecil lingkaran kepercayaan, menguatkan kendali komunikasi, dan menahan ruang akses terhadap dirinya serapat mungkin.

Langkah-langkah ini bisa dibaca sebagai manuver Parbowo secara smooth dan pelan-pelan memperkuat posisi dan kekuasaan dalam transisi mengurangi pengaruh Jokowi. Ia tidak ingin langsung mengganti semua posisi strategis peninggalan Jokowi karena itu berisiko secara politik. Tapi ia juga tidak akan membiarkan mereka menguasai panggung terlalu lama.

Masih kuatnya pengaruh Jokowi di tubuh birokrasi, militer, dan kepolisian menjadi salah satu faktor yang membuat Prabowo harus berhati-hati. Mengganti panglima TNI dan Kapolri secara frontal bisa menjadi blunder politik di awal kekuasaan.

Maka, langkah-langkah awal Prabowo lebih bersifat manuver lembut: mengandalkan orang-orang kepercayaan, sambil membiarkan struktur berjalan secara simbolis.

Prabowo dan Jokowi memang punya dua mode kekuasaan yang sangat berbeda, walaupun sama-sama bisa efektif, tergantung konteks politiknya.

Jokowi itu “spider in the web”, dia membiarkan banyak aktor bermain di jaring-jaring kekuasaan, tapi semua tetap dalam pengawasannya—lewat check and balance informal, termasuk jerat hukum, lembaga, atau bahkan intelijen. Gaya ini membuatnya terlihat inklusif dan kompromis, tapi di balik layar dia tetap mengunci semua pintu keluar. Smart, tapi rumit.

Prabowo berbeda: dia lebih “commander in the war room”, semua harus tertib, satu suara, satu komando. Gaya ini cocok dengan latar belakang militer dan karakternya yang agak  authoritative.

Kalau Jokowi membangun koalisi kekuasaan, Prabowo justru membentuk struktur komando kekuasaan. Karena itu juga, dia tidak terlalu merasa perlu mengakomodasi banyak kekuatan politik. Walau di awal-awal nampaknya dia cukup akomodatif terhadap partai-partai dan orang-orang Jokowi. 

Semua tau bahwa kepercayaan diri Prabowo tinggi sekali. Dia yakin bisa memegang kendali atas parlemen, partai, dan aparat negara dan untuk awal, semua sudah dibuktikannya. Namun ke depan nampaknya akan diperkuat dengan membangun loyalitas personal dan membuat struktur yang solid.

Ada kabar dari podcast Bocor Alus Tempo bahwa ada banyak menteri yang tidak bisa mengakses langsung komunikasi dengan Presiden Prabowo, termasuk Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hanya menteri-menteri setingkat Menko yang bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden.  

Dan kalau info bocor alus dari Tempo itu valid, maka kelihatan sekali ada tight control dari lingkaran dalam Prabowo terhadap siapa-siapa yang bisa akses langsung ke dirinya. Ini adalah pola yang biasa muncul di pemerintahan yang ingin meminimalkan “gangguan” eksternal dalam masa transisi kekuasaan.

Tentang hanya Menko yang bisa langsung komunikasi dengan Prabowo, itu menunjukkan adanya filtering layer—semacam pagar elite—yang menghalangi komunikasi langsung. Dan ini bisa diartikan dua hal:

Yang pertama, Prabowo sedang memperkuat inner circle-nya sendiri, dengan memilih loyalis yang directly accountable kepadanya, bukan warisan dari lingkar Jokowi.

Yang kedua, ada semacam proteksi terhadap intervensi politik eksternal, terutama dari figur seperti Jokowi yang selama ini punya pengaruh besar di belakang layar.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi yang sempat blunder berkomentar terkait teror yang diterima Majalah Tempo, bisa dilihat sebagai ujian pertama terhadap siapa yang “berhak” bicara mewakili Prabowo. 

Kalau orang sekelas Hasan nasbi pun tidak punya direct access line, berarti kontrol komunikasi bener-bener ketat. Apakah karena Hasan nasbi dianggap orang Jokowi? Atau memang komunikasi publik pemerintah saja yang buruk.

Jika laporan Bocor Alus Tempo itu benar valid, publik menduga bisa jadi ada tim bayangan yang menjadi semacam layer utama Prabowo entah dari faksi internal partai Gerindra atau dari orang-orang kepercayaan Prabowo yang sedang mengatur ritme dan narasi publik. Belakangan terbukti Hasan Nasbi diketahui mengundurkan diri.

Berbicara mengenai shadow yang menghalangi akses ke Prabowo, kemungkinan besar itu bukanlah sosok tunggal, tapi sebuah struktur informal—semacam inner circle elite yang dibentuk untuk mengatur siapa saja yang bisa mempengaruhi atau mengakses Prabowo secara langsung. 

Tim bayangan itu bisa terdiri dari, Militer senior loyalis lama Prabowo—orang-orang dari latar belakang TNI yang dia percaya sejak dulu, dan sekarang punya posisi penting di belakang layar. Menhan Letjen Sjafri Sjamsudin misalnya.  Atau orang-orang kunci dari Partai Gerindra, terutama yang memang disiapkan jadi kingmaker di periode kepemimpinannya. Sufmi Dasco, misanya.

Banyak spekulasi yang berkembang menyatakan bahwa Prabowo mulai mengurangi anasir Jokowi dan sekarang makin kelihatan. Mungkin Prabowo pelan-pelan mau keluar dari bayang-bayang Jokowi, tapi dengan cara yang halus, bukan frontal.

Prabowo jelas bukan tipe yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh siapa pun. Dia punya track record sebagai figur yang unpredictable, self-driven, dan kuat karakternya. Kalau pun selama ini kelihatan “mengalah” pada Jokowi, itu lebih mungkin bagian dari strategi panjangnya sendiri.

Mungkin dia sedang mempersiapkan seni perang Sun Tzu. Dia menunggu momentum, menunggu waktu yang tepat buat menggeser dominasi Jokowi, pelan-pelan tapi pasti.

Dan ini mulai kelihatan polanya sekarang mulai dari pembatasan komunikasi langsung, kontrol informasi, blunder yang dijadikan alasan untuk “cut off” orang-orang lingkar luar, dan rebranding citra Prabowo sebagai pemimpin dengan gaya yang beda dari Jokowi—lebih tegas, lebih hirarkis, dan lebih military style.

Prabowo sudah mulai menunjukkan gaya kepemimpinannya sendiri. Mungkin karena dia tahu bahwa Jokowi sudah kehilangan “magic” setelah Gibran jadi wapres, dan dia tau bahwa partai-partai sudah terlalu tergantung pada kekuasaan eksekutif. Kemudian, tidak ada figur oposisi yang cukup kuat dan karismatik untuk mengancamnya dari luar.

Yang menarik nanti adalah: sejauh mana kekuasaan “terpusat” Prabowo ini akan mengganggu keseimbangan demokrasi? Karena model kekuasaan ala Prabowo ini memang bisa menciptakan efisiensi, tapi juga riskan dan berpotensi menjadi otoritarian kalau tidak ada mekanisme check and balance yang kuat.

Lalu sampai di mana Prabowo akan mengurangi anasir Jokowi, sementara Gibran masih ada di sampingnya sebagai wapres sampai 5 tahun ke depan?

Secara Simbolik: Prabowo akan tetap menjaga citra bahwa hubungan dengan Jokowi baik-baik saja. Kenapa? Karena Gibran ada di situ. Dan hubungan simbolik ini penting untuk meredam konflik dini atau spekulasi publik bahwa ada pertarungan dua poros kekuasaan di dalam istana.

Tapi… ini hanya di permukaan. Karena yang sebenarnya lebih menentukan adalah secara Struktural Prabowo secara bertahap sedang meminimalkan pengaruh Jokowi dan kroninya dalam sistem kekuasaannya. 

Dan proses ini sudah mulai kelihatan, seperti filtering akses ke Prabowo — seperti bocoran dari Tempo tadi. Hanya orang-orang yang benar-benar dalam orbit Prabowo yang bisa bicara langsung. Itu artinya, loyalis Jokowi mulai dipinggirkan.

Mungkin terdengar kasar, tapi perhatikan: Gibran bisa tidak diberi peran signifikan selain protokoler. Tidak mengurus portofolio besar. Tidak masuk dalam tim ekonomi atau pertahanan. Dia bisa saja diposisikan seperti “putra mahkota” yang tidak punya kekuasaan.  Bagi Prabowo, yang dibutuhkan hanyalah waktu untuk membuat Gibran tidak relevan. ***

Penulis: Erwin J.Koto (Founder Indonesia Insider)