"Tersangka merekayasa seolah-olah perusahaannya melaksanakan kegiatan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung tower baru yang mengakibatkan timbulnya piutang bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan PT BKI selaku salah satu BUMN yang terjadi pada tahun anggaran 2016," terangnya.

Modus operandinya, tersangka melakukan kerja sama atas kegiatan di luar portofolio PT BKI dan melakukan kerja sama tanpa adanya surat permintaan jasa secara tertulis tanpa adanya penawaran. 

"Pelaku juga menyetujui pengajuan RAB (rencana anggaran biaya) tanpa dilakukan review dan verifikasi. Tersangka juga membuat dokumen pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai prosedur," jelas Kombes Nasriadi.

Akibat tindakan pelaku, potensi kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar lebih. Pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah," pungkasnya.-dnr