RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan, sebagai prioritas utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Langkah efisiensi anggaran ini ditegaskan Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (5/10/2026).

SF Hariyanto menjelaskan bahwa penyesuaian belanja daerah harus dilakukan agar seluruh program kerja memiliki dampak nyata dan tidak melampaui kemampuan keuangan yang ada.

“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar SF Hariyanto.

Ia menekankan bahwa pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan kewajiban mutlak pemerintah yang tidak boleh terabaikan meskipun terjadi penyusutan ruang fiskal.

“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” tegas SF Hariyanto.

Selain sektor kesehatan, Pemprov Riau juga tetap memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem serta perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi jalur urat nadi perekonomian warga.

Menanggapi skema penganggaran tersebut, Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi yang diambil Pemprov Riau demi mengamankan anggaran pelayanan publik.

“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian penanganan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang tetap mendapat perhatian, serta perbaikan infrastruktur jalan. Menurut saya langkah itu sangat baik,” kata Raja Isyam Azwar.

Ia menambahkan, PWI Riau siap menyesuaikan pelaksanaan berbagai agenda organisasi media agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Usually kita mendapat support full dari Pemprov, tetapi melihat kondisi saat ini, kami akan berusaha memberikan yang terbaik dan mencari solusi mandiri supaya tidak memberatkan daerah,” tutur Raja Isyam Azwar. (Bil)