PEKANBARU, Riauin.com - Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebut perlunya inovasi kerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor yang selama ini potensinya terabaikan juga harus dapat dimaksimalkan agar bisa menjadi tumpuan untuk pembangunan.

Menurut Wan Thamrin, perlunya berpikir lebih keras lagi dalam menggenjot sektor-sektor yang memungkinkan untuk meningkatkan PAD. Karena Riau yang selama ini terbuai dengan Dana Bagi Hasil (DBH) migas tak lagi bisa dihandalkan.

"Inilah yang harus dikejar. Coba kita berpaling mata, tak lagi semata mengharapkan mimpi-mpin DBH yang besar, tapi bagaimana menciptakan PAD yang bisa dihandalkan," kata Wan Thamrin, Jumat (1/9/17).

Apalagi menurut Wan lagi, sektor migas ke depan ada kecenderungan menurun meski masih berpluktuatif. Karena itu, pihak terkait harus berani mengambil langkah-langkah perbaikan dalam berpikir, agar perekonomian dan pembangunan tetap berjalan baik.

Diantaranya menggenjot PAD dari sektor Perkebunan, kehutanan pertambangan. Khusus sektor perkebunan menurut Wan Thamrin, sangat memungkinkan dimaksimalkan lagi dengan alasan luasan hamparan perkebunan yang ada di Riau.

"DBH itu kita jadikan saja pendapatan yang konstan. Tapi bukan PAD dari pajak kendaraan, bukan itu. Dalam undang-undang itukan PBB itu ada lima, satu dan dua milik kabupaten kota. Yang tiga sampai lima milik provinsi. Nah ini sudah instens nggak. Ada PBB Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan," ujar Wan.

Jutaan hamparan hektar mulai dari sawit dan karet harusnya menjadi aset yang luas biasa untuk meningkatkan PAD. Bukan sebaliknya, Riau hanya kebagian asap. Wan bahkan mengaku telah memberikan masukan kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman agar tidak ragu menggenjot disektor perkebunan ini.

"Masa iya, perkebunan seluas ini di Riau cuma asap aja dibaginya. Sudah semestinya kita menerima hasilnya. Kalau prinsip saya, kemarin saya ngomong sama pak Gubernur, keras saja pak. Kalau menerima fadahnya, kita babat saja," tegas Wan Thamrin.

Selain disektor perkebunan, sektor pertambangan juga mestinya bisa lebih ditingkatkan lagi. Seluruh potensi itu harus diinventarisir lagi berapa jumlah potensi yang bisa dimanfaatkan bahkan yang belum tergali di kabupaten kota di Riau.

Hal ini pulalah yang menjadi harapan ke depan, dua jabatan yakni Kepala Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau yang saat ini sedang dilakukan assesment, mesti memiliki komitmen dan kemampuan yang kuat untuk mengenjot PAD di Riau.

"Karena hapal betul, saya mantan Kadispenda. Waktu pembahasan undang-mundang pertama di Jakarta mewakil Provinsi Riau ikut menelurkan undang-undang itu. Kemudian sayakan mantan Kadistamben (sekarang ESDM)," ujar Wan lagi.(mcr)