RIAUIN.COM – Kantor Perwakilan I Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar silaturahmi perdana bersama media dan jurnalis di Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Kegiatan yang diikuti 25 perwakilan media lintas platform itu menjadi langkah awal memperkuat sinergi publikasi sekaligus memperluas edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat di Provinsi Riau.

Kepala Kantor Perwakilan I LPS, Jimmy Ardianto, mengatakan media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga keuangan dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan insan pers dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap fungsi dan peran LPS.

“Silaturahmi dengan jurnalis di Provinsi Riau ini kami harapkan dapat menjadi wadah untuk menjalin hubungan baik yang berkelanjutan. Sinergi ini penting guna mendukung tersampaikannya informasi mengenai peran, fungsi, dan mandat LPS secara lebih luas kepada masyarakat,” kata Jimmy.

Dia menjelaskan, LPS merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Saat ini, LPS mengemban mandat untuk menjamin simpanan nasabah bank serta menjalankan fungsi resolusi bank.

Menurutnya, nilai simpanan yang dijamin LPS mencapai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank. Jaminan tersebut berlaku sepanjang nasabah memenuhi syarat 3T, yakni tercatat dalam pembukuan bank, memperoleh bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

“Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dana simpanannya dijamin LPS hingga Rp2 miliar. Karena itu, edukasi perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin percaya dan tenang dalam menggunakan layanan perbankan,” ujarnya.

Berdasarkan data LPS, secara nasional sebanyak 99,94 persen rekening bank umum atau setara 681,67 juta rekening telah masuk cakupan penjaminan. Sementara pada sektor BPR dan BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening.

Di Provinsi Riau, cakupan penjaminan bahkan menunjukkan angka yang sangat tinggi. Sebanyak 99,95 persen rekening bank umum atau sekitar 10,97 juta rekening dijamin LPS, sedangkan pada sektor BPR dan BPRS mencapai 99,99 persen atau sekitar 175,24 ribu rekening.

Selain menjamin simpanan nasabah bank, Jimmy mengungkapkan LPS juga mendapat mandat baru sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) bagi industri asuransi. Program tersebut akan mulai berlaku efektif pada tahun 2028.

“Saat ini kami terus melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun penguatan kelembagaan agar Program Penjaminan Polis dapat berjalan optimal ketika mulai diterapkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, LPS juga memaparkan rekam jejak penanganan bank yang dicabut izin usahanya. Hingga 29 Mei 2026, LPS telah menangani penyelamatan satu bank umum dan melikuidasi 154 bank yang terdiri dari satu bank umum, 137 BPR, serta 16 BPRS.

Salah satu penanganan yang pernah dilakukan di Riau adalah likuidasi BPR Indomitra Mega Kapital pada 2017. Dari total simpanan nasabah yang ada, LPS menetapkan simpanan layak bayar sebesar Rp5,65 miliar atau 93,08 persen dari total nominal simpanan.

LPS juga terus mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah. Jika sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang, kini pencairan klaim dapat dilakukan mulai lima hari kerja sejak izin usaha BPR atau BPRS dicabut.

“Kami terus melakukan penyempurnaan proses bisnis agar nasabah yang menjadi korban pencabutan izin usaha bank dapat memperoleh haknya dengan lebih cepat dan mudah,” tutur Jimmy.

Sementara itu, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan I LPS, Pramuji Novri Harlyanto, mengatakan kehadiran Kantor Perwakilan I LPS di Sumatera merupakan upaya memperkuat jangkauan edukasi dan hubungan kelembagaan di daerah.

Menurutnya, sejak diresmikan pada 3 Mei 2024, Kantor Perwakilan I LPS yang berkedudukan di Medan telah melaksanakan 349 kegiatan hingga kuartal I tahun 2026. Kegiatan tersebut meliputi edukasi dan literasi keuangan, hubungan kelembagaan, dukungan resolusi, program CSR, hingga berbagai agenda strategis lainnya.

“Kami ingin masyarakat Sumatera, termasuk Riau, semakin memahami fungsi LPS dan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan. Karena itu, edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus kami tingkatkan,” kata Pramuji.

Dia menambahkan, hingga akhir 2026 LPS telah menyiapkan sejumlah agenda strategis di wilayah Sumatera. Di antaranya kegiatan silaturahmi dengan pelaku industri perbankan di Pekanbaru dan Batam serta program Edukasi dan Literasi Keuangan Sumatera (ELKASU) yang akan dipusatkan di Medan, Pekanbaru, dan Batam.

“Melalui ELKASU, kami berharap literasi keuangan masyarakat semakin meningkat sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan memahami perlindungan yang diberikan LPS,” pungkasnya. -fay