RIAUIN.COM - Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penyediaan lapangan kerja di Provinsi Riau. Selain aspek pemenuhan nutrisi anak, program nasional ini telah membentuk ekosistem perputaran modal lokal yang melibatkan pemasok bahan pangan hingga tenaga kerja di tingkat tapak.

Harapan tersebut mencuat saat peninjauan implementasi program di Sekolah Dasar Negeri 168 Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Dinamika evaluasi yang tengah berjalan di tingkat pusat diharapkan tidak menghentikan stimulus ekonomi daerah yang mulai terbentuk melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, serapan komoditas sembako dari para pemasok lokal di Riau mengalami pergerakan positif sejak program ini bergulir. Aktivitas di dapur umum SPPG juga menyerap tenaga kerja lokal, yang mayoritas merupakan warga di sekitar satuan pendidikan.

"Program ini menggerakkan roda ekonomi hilir. Ada keterlibatan pemasok bahan baku, juru masak, hingga distributor logistik pangan. Bagi orangtua murid, program ini juga memotong pengeluaran harian untuk uang jajan anak secara signifikan," kata Agung usai mendampingi kunjungan kerja spesifik parlemen di Pekanbaru.

Aspirasi dari ekosistem hilir di Riau ini ditiitipkan langsung kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkot Pekanbaru berharap pembenahan tata kelola dan evaluasi sasaran yang sedang dilakukan pemerintah pusat tetap menempatkan kelangsungan program sebagai prioritas.

Agung tidak menampik adanya kendala teknis dan perbedaan respons publik selama masa transisi kebijakan. Menurut dia, sebuah program jaminan sosial berskala besar memerlukan proses adaptasi dan perbaikan mutu yang berkesinambungan agar tepat sasaran, bukan langsung dinilai gagal saat menghadapi hambatan awal.

"Sebuah kebijakan besar tidak bisa instan dan sempurna tanpa kendala di awal berjalan. Evaluasi justru diperlukan untuk meningkatkan kualitas asupan dan ketepatan distribusi, bukan menghentikannya," ujarnya.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat di Bumi Lancang Kuning agar menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif atau hoaks yang mendiskreditkan program pemenuhan gizi ini. Evaluasi objektif harus didasarkan pada kemanfaatan jangka panjang, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dampak pengganda ekonomi bagi daerah. (Bil)