RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dan kompensasi untuk mengantisipasi potensi kebocoran kuota di lapangan. Langkah antisipasi ini diambil melalui kesepakatan resmi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi guna memastikan pasokan energi di wilayah tersebut tepat sasaran.

Melalui kerja sama baru ini, pengawasan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Riau akan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan ruang gerak spekulan serta mencegah penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang merugikan anggaran negara dan masyarakat bawah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026). Kerja sama lintas sektor ini juga melibatkan instansi kedinasan daerah dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pemerintah daerah memandang pengetatan ini krusial karena kestabilan pasokan energi berdampak langsung pada roda perekonomian dan iklim usaha di Bumi Lancang Kuning. Tanpa pengawasan yang ketat dan berkala, ketertiban serta transparansi distribusi bagi konsumen pengguna sulit tercapai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau Ninno Wastikasari, yang ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa optimalisasi pengawasan di sektor hilir migas ini menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan energi yang aman dinilai akan menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap berjalan lancar. (Bil)