Jakarta, Riauin.com - Koordinator Investigasi "Center for Budget Analysis" Jajang Nurjaman mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mundur dari jabatannya saat ini. Sebab, diduga telah terjadi banyak korupsi di lembaga yang sedang dipimpinnya saat ini.
 
"Sangat disayangkan gurita korupsi di tubuh Kemenhub yang dinahkodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi," kata Jajang melalui pesan singkat, Jumat (24/8/2017).
 
Kata Jajang, berdasarkan catatan CBA, Kementerian Perhubungan memiliki proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas di Tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini sebesar Rp45.015.800.000.
 
Dan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama yang beralamat di Rukan puri mutiara blok A nomor 16 Jalan Griya Utama sunter Agung, Jakarta Utara. Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp44.518.000.000.
 
"Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kemenhub. Khususnya yang melibatkan PT Adhiguna Keruktama, karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub," kata Jajang.
 
Menurut Jajang, antara Tahun 2016 sampai 2017, nilai proyek yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp179.227.397.000. Karenanya, KPK diminta tidak berhenti pada proyek Tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antaraTahun 2012 sampai 2017 terdapat delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.
 
"Misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000," tutur Jajang.
 
Lanjutnya, adapun tiga proyek lainnya yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.
 
"Jika ditotal, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi," kata Jajang.
 
Jajang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan posisi Budi Karya saat ini. Dia mengatakan, Budi Karya tidak tegas dalam memimpin lembaga yang ditinggalkan Ignatius Jonan tersebut.
 
"Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas," kata Jajang.
 
Diketahui, anak buah Budi Karya, Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga menerima uang suap senilai Rp20,74 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Kerukatama Adiputra Kurniawan. Uang tersebut diduga agar perusahaan yang dipimpin Kurniawan tersebut mengerjakan proyek Pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.(*)