"Tapi begitu masuk dalam bagian dari penyelenggara pemilu, sikap harus dijaga," tegas Anton.

Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir kepada wartawan mengatakan, setelah dilantik dan diambil sumpahnya selain langsung melaksanakan tugas sebagai badan Adhoc, PPK wajib mematuhi kode etik.

"Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, penyelenggara pemilu diikat dalam kode etik. Kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah harga mati," ujar Ilham.

Mematuhi kode etik bagian dari proses menjaga kepercayaan masyarakat. Dikatakannya, dengan sudah menjaga saja kadang-kadang kita masih dicurigai. Apalagi kalau sudah sampai memperlihatkan keberpihakan.

Jika sampai melanggar kode etik,, PPK harus siap-siap menerima konsekuensinya. Mulai dari teguran lisan, tertulis hingga sampai sanksi terberat yakni pemberhentian permanen.  

Di tempat yang sama Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Pekanbaru, Dra Yelli Nofiza MM menyebutkan 75 PPK yang dilantik merupakan hasil proses seleksi penjaringan yang dilakukan sejak November lalu. Ke 75 anggota PPK tersebut untuk mengisi 15 kecamatan dengan jumlah anggota per kecamatan sebanyak 5 orang.

"Setelah pelantikan ini mereka mendapatkan bimtek sebagai pembekalan pertama. Nanti selanjutnya akan dilaksanakan lagi bimtek khusus sebelum mereka melaksanakan tugas," kata Yelli. -vie