Ia bukan aktivis kampus, bukan anggota legislatif, bukan pula tokoh pemuda yang muncul dari forum-forum diskusi orang hanya tau bahwa dia adalah anak Jokowi. Oiya dia juga dikenal sebagai seorang pengusaha kuliner martabak dan katering. 

Tiba-tiba, dalam waktu singkat, ia muncul sebagai kandidat wali kota, menang dengan mulus melawan seorang Tukang Jahit. Dalam tempo singkat, hanya dalam tiga tahun, ia meloncat ke posisi calon wakil presiden, sebuah loncatan yang luar biasa tinggi. Dia mendampingi Prabowo Subianto—tokoh yang notabene adalah lawan ayahnya dalam dua pilpres sebelumnya.

Lompatan ini tak bisa dijelaskan dengan narasi logika berpikir. Jelas ini adalah hasil dari kalkulasi kekuasaan. Dan tak ada yang lebih mampu mengatur peta kekuasaan saat itu selain Jokowi. Singkatnya: Gibran adalah investasi politik Jokowi. Tapi apakah dia terpaksa..? Karena publik melihat kegamangan dalam dirinya yang tiba-tiba dipaksa berada di posisi sangat tinggi. 

Dalam politik, kemandirian memang bukan soal usia, tapi soal karakter, sikap, dan kemampuan membentuk identitas pribadi yang otentik. Di sini Gibran belum nampak memiliki itu. Sejauh ini, semua langkah politik Gibran—dari pencalonannya di Solo, relasi dengan PDIP, hingga loncatan ke MK —semuanya berputar di orbit kekuasaan Jokowi. 

Retorikanya kaku. Gagasannya masih minim. Ia sering terlihat menghindari debat substansial. Bahkan dalam forum-forum penting, Gibran kerap tampil lebih sebagai representasi simbolik, bukan sebagai negarawan muda dengan visi besar.

Tapi bukan berarti Indonesia tidak pernah punya Tokoh Muda jenius di masa lalu. Lihatlah Tan Malaka yang sudah berpikir tentang bentuk negara Indonesia di usia 28 tahun dengan Buku Naar De Republik Indonesia. 

Soekarno yang mendirikan PNI di usia 26 tahun, Hatta yang mendirikan Perhimpunan Indonesia di usia 25 tahun, Atau bahkan Sutan Sjahrir yang menjadi Perdana Menteri termuda di dunia di usia 36 tahun. 

Tapi ingat, mereka bukan hasil dari kongkalikong kekuasaan. Mereka adalah produk dari perlawanan dan idealisme. Berbeda dengan Gibran minim pengalaman dan minim legacy. 

Kasus Gibran mempertegas bahwa politik dinasti di Indonesia bukan mitos. Jokowi, yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh rakyat, kini membangun jalur kekuasaan bagi keluarganya sendiri—tak hanya Gibran, tapi juga Kaesang Pangarep, yang berada di posisi Ketua Umum Partai hanya dalam 2 hari. 

Kini, setelah Gibran menjadi orang nomor dua, Ayahnya sudah tidak menjabat. Siapa yang akan menopangnya dalam perjalanan politik ke depan? Apakah Prabowo akan terus menganggap Gibran sebagai "partner"? Atau justru hanya menjadikannya aksesoris politik demi menjaga hubungan dengan Jokowi dan para pendukungnya?

Prabowo adalah politisi kawakan. Tapi ketika dia berkali-kali mengajak Gibran untuk mendampinginya, publik menilai bahwa Prabowo tidak percaya diri tanpa dukungan Jokowi. Dan Gibran menjadi jaminan akan dukungan Jokowi pada dirinya. 

Tapi sebenarnya dia tahu betul bahwa mengangkat Gibran sebagai cawapres adalah keputusan politis yang mahal. Ia sadar bahwa ada "harga" yang harus dibayar: bayang-bayang Jokowi. 

Maka sangat mungkin Prabowo menyiapkan strategi ganda: menampilkan Gibran sebagai simbol, tapi membatasi peran strategisnya. Hingga pada waktunya nanti Gibran akan tenggelam dengan sendirinya.

Tapi Jokowi juga bukan tanpa persiapan tentunya meletakkan Gibran di posisi Wakil Presiden ini. Dia butuh partai besar untuk menopang Gibran. Dan pilihannya sempurna, Partai Golkar. Partai kedua terbesar, hanya kalah dari PDI-Perjuangan. Strategi cerdas untuk menjaga Gibran sekaligus mengunci Prabowo di parlemen.

Partai kuning ini dikenal pragmatis dan penuh perhitungan, selalu mampu merapat ke dalam kekuasaan. Sejarah sudah membuktikan. Dan Jokowi paham itu, maka ketika dia masih berkuasa, cengkraman pengaruhnya ditanamkan pelan-pelan, dalam dan rapat. 

Lihat saja bagaimana drama tersingkirnya Airlangga Hartanto dan sebutan Raja Jawa dari Bahlil Lahadia untuk Jokowi. 

Dengan "menguasai" Golkar—setidaknya untuk saat ini—Jokowi menciptakan jaring pengaman. Golkar dijadikan insurance policy. Jokowi tahu bahwa ketika Prabowo resmi jadi presiden, akan ada banyak ketidakpastian. Maka ia perlu pegangan politik yang bisa dia mainkan sewaktu-waktu. Dan Golkar dengan Ketua Umumnya sebagai loyalis Jokowi adalah pilihan ideal.

Jokowi memang tidak punya partai, tapi untuk saat ini dia punya Golkar. Dan inilah kartu penting Jokowi dalam menjaga Gibran, mengimbani kekuasaan Prabowo dan kekuatan Gerindra. 

Prabowo bukan tidak tau, posisi ini justru membuat Prabowo waspada. Ia tahu bahwa Golkar bisa berbalik arah kapan saja. Dan itu bisa berbahaya—karena oposisi dari partai sebesar Golkar bisa memicu gelombang kritik dari parlemen, bahkan dari dalam koalisinya sendiri.

Maka Prabowo harus menghitung ulang langkahnya: seberapa besar ia bisa mengabaikan pengaruh Jokowi, jika orang kepercayaan Jokowi masih mengendalikan mesin partai besar seperti Golkar?

Jokowi mungkin tidak lagi jadi presiden. Tapi dengan Gibran di satu sisi, dan Golkar di sisi lain, ia tetap memegang kunci penting dari peta kekuasaan nasional. Inilah bentuk kekuasaan pasca-jabatan: invisible hand yang masih bisa menjungkirbalikkan bangunan politik dari belakang layar.

Setelah berhasil menanam Gibran di kursi wakil presiden, Jokowi tahu bahwa kekuasaan tidak cukup dijaga lewat relasi personal atau nostalgia politik semata. Ia butuh instrumen kekuasaan yang bisa bergerak, bisa memukul, dan bisa mengancam. Maka, Golkar pun direbut. Bukan dengan kudeta frontal, tapi dengan menanamkan loyalisnya yang sangat patuh: Bahlil Lahadalia.

Bahlil, yang bukan kader murni Golkar dan bahkan bukan representasi elite politik yang punya pengalaman panjang. Lalu kenapa dia yang diposisikan sebagai Ketua Umum. 

Jokowi tentu punya kalkulasi soal itu, Bahlil bukan orang Jawa, dia tidak memiliki basis sosial maupun kultural untuk menantang langsung pebaruh Jokowi. Inilah yang membuat Jokowi merasa aman. Bahlil tidak mungkin mencalon menyaingi Gibran di 2029 nanti. 

Sebagai non Jawa Bahlil tak punya akar yang kuat maka ia tak akan tumbuh liar. Namun, justru di sanalah bahayanya. Karena tak punya akar, Bahlil bisa tumbuh ke mana saja. Termasuk ke kubu Prabowo, jika aroma kekuasaan lebih menjanjikan di sana. 

Bahlil bisa saja membaca peluang yang lebih menguntungkan dengan Prabowo. Jika Jokowi terlalu percaya, maka Golkar bisa saja berbalik arah, dari kendaraan Jokowi menjadi alat tawar balik Prabowo.

Situasi ini menciptakan ketegangan terselubung. Jokowi ingin Gibran melenggang ke 2029, didukung oleh mesin partai besar. Tapi jika Bahlil tergoda menjadi kingmaker di sisi lain, maka Gibran bisa hangus—bukan karena diserang dari luar, tapi karena dibakar dari dalam.

Inilah paradoks Jokowi: untuk merasa aman, ia harus menunjuk orang yang tak bisa mengancam. Tapi justru karena itu, ia memilih orang yang juga tak punya beban untuk berkhianat.***

Penulis: Erwin J.Koto - Founder Indonesia Insider