Satu surat berisi notulensi rapat elite politik Partai Golkar dan sejumlah pihak di rumah Arifin Panigoro pada 22 Juni 2000.  Notulensi sebanyak 9 lembar itu tertanggal 3 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Priyo Budi Santoso.

Dokumen kedua adalah surat bercap confidential berjumlah 3 lembar yang ditulis Fuad Bawazier kepada Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung tertanggal 29 Januari 2001.  Surat yang diduga ditulis oleh Fuad Bawazier untuk Akbar Tandjung menyebut bahwa surat itu adalah skenario Semut Merah alias Semer.

Dokumen itu menuliskan laporan Fuad Bawazier kepada Akbar Tanjung bahwa dia telah menjalankan tugasnya sesuai skenario untuk melakukan penggalangan opini, demonstrasi, propaganda media, termasuk merekrut preman, mahasiswa, cendekiawan, dan pengusaha. Tujuannya, menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Buloggate dan Bruneigate. 

Dokumen yang ditemukan Virdika ini juga menuliskan bahwa kekuatan dan efek operasi tahap pertama sudah sesuai ekspektasi, sehingga menurut pandangan si penulis dokumen harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi jilid kedua yakni; memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati  yang akan bisa kendalikan menjadi presiden sekaligus menjadikan Amien Rais sebagai wakilnya. 

Pada akhirnya Megawati akan disingkirkan juga melalui penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Tugas itu dipercayakan kepada Amien Rais yang dinilai lincah karena berada di lingkar kekuasaan. 

Ada tujuh poin penting yang tercatat di dokumen ini yang bertujuan menggoyang pemerintahan Gus Dur.  Pertama, BEM PTN dan PTS seluruh Indonesia bersama kelompok kanan ormas Islam dikondisikan untuk mengepung Senayan guna menekan DPR agar menerima kerja pansus yang menyatakan Gus Dur telah menyalahgunakan kekuasaan.

Kedua, saat sidang paripurna digelar, mahasiswa akan bergabung langsung dengan massa pemuda Partai-parta, ormas dan para preman. Banyak nama-nama petinggi partai dan ormas yang disebutkan di sini.

Poin Ketiga adalah memengaruhi kantong-kantong massa PDIP untuk melakukan demonstrasi "menyikat" Gus Dur di sidang parlemen.  Keempat, melakukan aksi borong dolar di pasar vaulta asing untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah yang didukung oleh para pengusaha.

Kelima, media massa bertugas mem-blow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Gus Dur.  Keenam, penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa.

Dan yang ketujuh, mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden.

Dokumen ini kemudian ditelusuri oleh Virdika dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang disebutkan dalam dokumen. Lalu, dia menuangkan hasil investigasi dan catatan dokumen operasi Semut merah itu dalam buku yang ditulisnya. Buku itu berjudul ‘Menjerat Gus Dur’ yang diterbitkan Numedia Digital Indonesia pada 2019. Buku itu langsung habis di pasaran. 

Buku Menjerat Gus Dur mengisahkan awal perseteruan Gus Dur dengan parlemen dan para politikus berawal dari kebijakan Gus Dur yang memecat Jusuf Kalla dari jabatan Menteri Perdagangan dan Perindrustrian, dia adalah tokoh Partai Golkar.  

Selain JK, Gus Dur juga mencopot Laksamana Sukardi sebagai Menteri BUMN. Laksamana adalah politikus PDIP. Keduanya dipecat Gus Dur tanggal 24 April 2000.

Alasan Gus Dur memecat keduanya adalah, dianggap tak mampu bekerja dengan anggota-anggota timnya. Gus Dur juga disebut tak menyukai pejabat-pejabat BUMN yang diangkat Laksamana. Beberapa pekan setelah pemecatan itu, muncullah 2 wacana yang menyudutkan Gus Dur, yakni Buloggate dan Bruneigate. DPR berencana membuat panitia khusus untuk menggunakan hak interpelasi mereka terhadap Gus Dur soal dua skandal tersebut.

Dalam buku itu, Virdika menulis bahwa sebelum memutuskan membentuk pansus, beberapa elite politik merancang sebuah rapat. Rapat tersebut dilatarbelakangi pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla.  Hal itu menjadi titik balik dukungan mereka kepada Gus Dur. 

Gus Dur yang ingin menciptakan reformasi di bidang politik dan birokrasi, malah membangkitkan kekuatan-kekuatan lama di bidang politik dan birokrasi, terutama Golkar.

Golkar juga seperti mendapatkan teman untuk mengkritisi Gus Dur yakni PDIP, meskipun pada pemilu 1999 kedua partai ini berseberangan.  PDIP nampaknya masih merasa kesal karena sebagai partai pemenang pemilu, mereka tak bisa menjadikan Megawati sebagai presiden.

Terlepas dari buku tadi, detik-detik kejatuhan Gus Dur mulai mengemuka sebulan setelah pemecatan JK dan Laksamana Sukardi. Hubungan Amien Rais dengan Gus Dur mulai panas di bulan Mei tahun 2000 itu. Saat  itu Amien Rais memberi sinyal kemungkinan membentuk koalisi baru antara Poros Tengah, PDI Perjuangan, dan Golkar dalam sidang tahunan pada bulan Agustus tahun 2000. 

Setahun kemudian dalam jumpa pers seusai mengadakan rapat dengan para pemimpin MPR pada 21 Maret 2001.  Amien Rais memastikan akan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR jika Memorandum Kedua dijatuhkan oleh DPR. 

"Hampir bisa dipastikan, dalam satu bulan DPR berkirim surat ke MPR untuk menggelar sidang istimewa," begitu kata Amien. Sebulan kemudian PAN secara resmi mendukung Wakil Presiden Megawati menjadi presiden jika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh sidang istimewa.

Menjelang Sidang Istimewa MPR, Amien terlihat semakin lengket dengan Ketua DPR Akbar Tandjung dan suami Wakil Presiden, Taufiq Kiemas. Mereka terlihat menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Tensi politik semakin panas ketika Gus Dur mengambil langkah memecat kapolri Bimantoro tanpa persetujuan parlemen. Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro dan akan memberikan tugas sebagai duta besar RI di Malaysia. Namun, Bimantoro menolak.

Situasi Mabes Polri juga ikut panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri yang meminta Jenderal Bimantoro ikhlas mundur. Selain itu, muncul berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis.

Pada 21 Juli 2001, Gus Dur melantik Chaerudin Ismail resmi sebagai pejabat sementara kapolr. Pelantikan itu memicu krisis politik baru. DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa meski Presiden mengangkat Chaerudin hanya sebagai pejabat sementara kapolri dengan pangkat jenderal penuh bintang empat.

Awalnya, Gus Dur mengira Bimantoro akan mengalah seperti ketika ia mencopot Jenderal Rusdihardjo sebagai kepala Polri tanpa melalui mekanisme di parlemen. Presiden mengulangi kekeliruan dengan memecat Bimantoro dan mengangkat Chaeruddin Ismail tanpa persetujuan parlemen. Situasi pun berbalik, Bimantoro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden.

Pada 20 Juli 2001 Amien Rais meminta semua anggota MPR berkumpul di Senayan untuk mengantisipasi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid, yang mengancam akan mengeluarkan dekrit.

Dan benar saja pada 23 Juli 2001 lewat tengah malam, tepatnya pukul 01.30 WIB, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden. Isi dekrit itu adalah membekukan DPR/MPR, menyelenggarakan pemilu dalam 1 tahun dan membubarkan Partai Golkar.

Selang beberapa jam setelah keluarnya dekrit, Ketua MPR Amies Rais menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Amien saat itu didampingi seluruh pimpinan fraksi termasuk Matori Abdul Djalil (F-PKB).

Sekalipun Gus Dur telah mengeluarkan dekret presiden, MPR tetap menggelar Sidang Istimewa (SI) yang dipimpin oleh Amien Rais. Dekrit Presiden 23 Juli 2001 pun ditolak atau dinyatakan tidak berfungsi setelah MPR menggelar sidang istimewa.  

"Kalau tidak ada halangan, Selasa besok kita sudah memiliki presiden baru dengan mengangkat Megawati menggantikan Abdurahman Wahid," kata Amien Rais ketika itu.

Dalam sidang Istimewa itu, MPR menyatakan bahwa Gus Dur telah melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan. Sore itu Megawati resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi Presiden Indonesia ke-5 menggantikan Gus Dur hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001. 

Gus Dur dilengserkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui Sidang Istimewa. Padahal, dia baru menjabat sebagai presiden selama 21 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 1999. 

Detik-detik pelengseran Gus Dur terasa mencekam. Rakyat yang mendukung presiden keempat RI itu menyemut di Istana Kepresidenan Jakarta, berhadapan dengan militer yang berseliweran di sekitarnya. Di sejumlah daerah, simpatisan Gus Dur bahkan membentuk pasukan berani mati jika presiden keempat itu diturunkan. Mereka mengancam akan ke Jakarta untuk membela Gus Dur. 

Yang menarik, satu hari menjelang dikeluarkannya dekrit presiden, pasukan TNI menggelar apel siaga pengamanan SI MPR di Lapangan MONAS. Gelar pasukan yang dipimpin Panglima Kostrad Letjen Ryamizard Ryacudu itu dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB.

Apel dilakukan hanya beberapa meter di depan Istana. Moncong meriam, tank, dan senjata laras panjang justru mengarah ke Istana. Mirip seperti peristiwa 17 Oktober 1952 saat militer menyatakan protes terhadap Presiden Soekarno. Artinya Gus Dur tidak didukung oleh militer pada saat itu

Laporan Kompas menyebutkan bahwa ada 300.000 relawan berani mati yang siap berangkat ke Jakarta untuk membela Gus Dur. Namun, kala itu Gus Dur menahan massanya. Dia tidak mau ada kerusuhan, apalagi pertumpahan darah sesama anak bangsa. (ejk)