Modus operandi yang dilakukan tersangka YI adalah, ketika Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan dana pengadaan bibit kedelai dari Kementerian Pertanian RI mencairkan bantuan yang ditransfer ke rekening masing-masing. PPTK, meminta sejumlah uang pada masing-masing Poktan dengan jumlah bervariasi, sebab jumlah bantuan dana yang diterima Poktan tidak sama.

Salah satu syarat pencairan dana bantuan, harus ada rekomendasi dari PPTK atau Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kabupaten Inhu.

 "Ketika itulah, tersangka YI meminta uang pada masing-masing Poktan," ucap Kapolres.

Akibatnya, kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik atau tidak sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK), sebab sebagian dana yang diterima Poktan sudah diberikan pada PPK dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh tersangka serta membuat SPJ yang tidak benar.

Setelah dikalkulasikan, kasus ini telah merugikan negara sebesar Rp1.311.605.000. Polres Inhu telah melakukan penyelidikan sejak Januari 2021 dan proses penyidikan ini dilakukan sejak Mei 2021.

 "Alhamdulillah, Meski memakan waktu lebih 1 tahun, namun pada 4 November 2022 lalu, perkaranya sudah dinyatakan P21 oleh JPU Kejari Inhu," ucap Kapolres.

Sebagaimana informasi yang berhasil di rangkum wartawan,Saat ini Tersangka YI sudah pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Inhu. -rls/gus