RIAUIN.COM - Bupati Bengkalis Kasmarni membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis di Surya Hotel Duri, Rabu (6/7/2022).  Rapat digelar dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok dengan tema "Mengelola Tekanan Inflasi 2022".

Dalam sambutannya Bupati Kasmarni mengatakan, selaku kepala daerah dirinya menyambut baik, dengan dilaksanakannya High Level Meeeting ini, guna memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan demi terbangunnya masyarakat Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera.

Dikatakannya lagi, TPID ini bertujuan untuk merespon perkembangan inflasi global yang terjadi di tengah pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung.

Kemudian menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki tugas, untuk melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten.

Kemudian menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten, melakukan upaya untuk memperkuat system logistic pada tingkat kabupaten, melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan provinsi serta melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya Bupati menegaskan agar TPID dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bengkalis tentunya harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi tersebut, khususnya bahan pokok.

Berdasarkan tugas tersebut, dan sejalan dengan tujuan rapat high level meeting yang dilakukan hari ini yakni, untuk melakukan pendataan harga barang dan jasa ditingkat pedagang eceran (harga konsumen) sesuai paket komoditas terpilih/umumnya dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Untuk mendapatkan informasi stok serta kendala pada tingkat distributor yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. maka kepada semua unsur TPID, agar bersungguh-sungguh menunjukkan kerjasama dan kerja keras sesuai tugas pokok masing-masing, dengan membangun langkah-langkah strategis, dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan, distribusi dan koordinasi akan kebutuhan pokok masyarakat.

"Saya juga minta, melalui forum ini, kita bisa menggambarkan apa saja upaya serta program tindak lanjut, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Pemetaan dan upaya penyelesaian tersebut, harus akurat, valid dan tidak sekedar tertulis diatas kertas, akan tetapi harus terbukti dan terukur dalam peyelesaiannya di lapangan," ujarnya.

Intinya lanjut Bupati, kewajiban untuk menerapkan 4K dalam pengendalian inflasi daerah, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dapat terlaksana secara baik.

Terakhir, Bupati meminta agar secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik. 

Rapat dihadiri Staf Ahli Bupati Johansyah Syafri, Toha Ruddin, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Heri Indra Putra, Kabag Ekonomi, Biro Perekonomian, Bank Indonesia Perwakilan Riau, kepala perangkat daerah, camat, Forkompincam, lembaga/Ddstributor Kabupaten Bengkalis. ***