Selanjutnya disebutkan dia, pihaknya juga membahas soal perusahaan besar sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung.

"Jadi mereka menanam sawit dalam kawasan (hutan, red). Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki, ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya," ucap Pangeran.

Berikutnya dijabarkan Pangeran, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam posko terpadu di wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba jaringan internasional Malaysia ke Riau.

"Itu kan dari Rohil dan Inhil ada membentang (garis pantai, red) 685,24 Km. Ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. (Termasuk) Bengkalis, Meranti, Dumai. Ini kita harapkan untuk memotong masuknya narkoba dari Malaysia, diharapkan membuat posko," jelas dia.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini ke Polda Riau.

"Intinya atas kunjungan DPR RI, kita ucapkan terimakasih, atas masukan, koreksi dan apresiasi. Semangatnya adalah memperbaiki atau menguatkan kerja Polda Riau," bebernya.

Soal posko terpadu untuk mengawasi masuknya narkoba ke Riau, Irjen M Iqbal menerangkan, dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan seluruh instansi lainnya. Seperti BNNP, Bea Cukai, dan sebagainya.

"Posko terpadu, jadi diisi oleh semua kementerian lembaga, seperti kepolisian, BNNP, Bea Cukai, ada posko besar dengan anggaran khusus. Ini untuk membendung semua masuknya narkoba dari luar," ungkap Irjen Iqbal.

Kemudian hal lain yang juga dibahas, adalah soal masalah pengendalian narkoba dari dalam Lapas.

"Jadi tadi sudah ditanyakan soal itu, kita sudah jawab. Kita akan meningkatkan koordinasi, untuk meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas," tutup Kapolda Riau.-dnr/rls