"Kalau alasan DPMPTSP menerbitkan IPK lantaran perusahaan ingin membersihkan lahan, ini semakin aneh. Kemana perusahaan selama ini?" tanya Azmi.

Kendati sudah 20 tahun lahan itu dikuasai PT WSSI, ternyata hingga saat ini baru 50 persen yang ditanami kelapa sawit. 

"Ini artinya, perusahaan tak mampu mengelola lahan itu. Sesuai aturan, kalau dalam dua tahun lahan tak dikelola, otomatis dikembalikan ke negara," jelasnya.

Menurut Azmi, sebelum menerbitkan izin, DPMPTSP Riau seharusnya melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Sehingga, bisa mengetahui lebih rinci kondisi lahan tersebut.

"Ya, harusnya seperti itu. Turun dulu tim DPMPTSP Riau ke lokasi, jangan asal keluarkan izin. Agar bisa tahu apakah izin perusahaan sudah kadaluarsa atau belum," jelasnya.

Selain itu, lanjut Azmi, pihak DPMPTSP Riau seharusnya bekerjasama dengan Pemkab Siak apakah perusahaan berkonflik dengan masyarakat atau tidak. 

"Jangan cuma menerima berkas di atas meja. Kalau kondisi perusahaan seperti yang saya bilang tadi, wajar dong kita curiga ada indikasi permainan atas penerbitan IPK itu," tegasnya.

Belum lagi alasan DPMPTSP Riau yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kata DPMPTSP, di lokasi areal perkebunan tidak pernah terjadi konflik dan penerbitan izin sudah melalui rapat teknis. Padahal sesungguhnya perusahaan sedang berkonflik dengan masyarakat tempatan.

"Teknis gimana, wong sampai sekarang perusahaan dengan koperasi masih ada konflik. DPMPTSP Riau tak tahu ini lantaran tak pernah turun," ujarnya.

Asisten 1 Setdakab Siak Budhi Yuwono mengaku, Pemkab Siak akan membentuk tim untuk menyelesaikan Izin Usaha Perkebunan (IUP), termasuk IUP yang diterbitkan untuk PT WSSI.

"Ya, kita dalam waktu dekat akan membentuk tim untuk menyelesaikan semua persoalan terkait IUP," kata Budhi menjawab Riauin.com.

Dirilis dari Gatra.com, Kadis DPMPTSP Riau Helmi menyebutkan, terkait surat DPRD Siak Nomor 03/KETUA/06/2021 tentang peninjauan ulang untuk pencabutan IPK PT WSSI bernomor Kpts.18/DPMPTSP/2021 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Riau pada 23 Maret 2021 lalu tidak bisa dilakukan.
Sebab, IPK itu merupakan izin turunan yang dibenarkan dalam aturan yang berlaku.

"IPK bisa dicabut kalau jangka waktu yang diberikan sudah berakhir, putusan pengadilan, dicabut oleh pemberi persetujuan sebagai sanksi, atau diserahkan kembali kepada pemberi persetujuan dan tidak ada konflik dengan masyarakat sekitar," katanya.--nal.