RIAUIN.COM- Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) diharapkan jangan sampai digunakan untuk melegalisasi refocusing anggaran saja. Karena itu, Pemprov Riau maupun Pemko Pekanbaru dalam penerapannya tidak basa-basi. 

Hal itu dikatakan Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmad, kepada wartawan di Gedung DPRD Riau, Senin (31/5/2021). 

"Jangan sampai PPKM Mikro hanya dilakukan untuk mencairkan anggaran di APBD saja. Jangan juga PPKM dilakukan untuk melegalisasi anggaran atau hanya untuk melegalisasi refocusing anggaran," kata Ade.

Ade berharap, pemerintah punya cara untuk penyelesaian menyeluruh yang dilakukan untuk pengelolaan dan pengendalian Covid-19. Ade menyebutkan, pemerintah harus menggalakkan 3 T, yakni Tracing, Testing dan Treatment yang dilakukan secara terus menerus.