"Itu bagian dari peran masyarakat dalam penegakan hukum," ujarnya.

Dan sah pula menurutnya, dugaan pemerasan itu dilaporkan ke Kejati Riau. Karena institusi kejaksaan juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus.

Sebelumnya, pada Jumat dua pekan lalu, sejumlah oknum Kejari Kuansing dilaporkan oleh Bupati Andi Putra ke Kejati Riau atas dugaan pemerasan. Menurut laporannya, Andi Putra diduga diperas sebesar Rp1 miliar lebih atas kasus yang tengah dalam penyelidikan kejaksaan.

Dalam kasus itu, Andi Putra diperiksa sebagai saksi. Ikut diperiksa bersama Andi, sejumlah mantan anggota Dewan yang juga sebagai saksi.  

Tak hanya Bupati, mantan Kepala BPKAD Kuansing, Hendra AP juga merasa diperas oleh oknum dikejaksaan. Tak tanggung-tanggung, Hendra AP merasa diperas sebesar Rp3 miliar. Ikut bersama Andi, Hendra AP pun melaporkan kasus pemerasan itu ke Kejati Riau.

Aksi pemerasan itu terjadi diduga akibat kasus yang tengah dijalani oleh Hendra AP. Kejaksaan memeriksa Hendra AP atas kasus dugaan penyelewengan SPPD di dinas tersebut. Dalam perkara itu, Hendra AP diperiksa sebagai saksi. 

Sementara itu, Kajari Kuansing Hadiman SH MH telah membantah tudingan pemerasan tersebut. Ia bahkan balik menuding pelapor  adalah sebagai bentuk kepanikan. 

"Benar saya dilaporkan, tapi kalau nggak terbukti akan saya lapor balik," ucap Hadiman. 

Hadiman punmerasa nama baiknya telah dicemari atas tudingan pemerasan tersebut. 

"Itu mencemarkan nama baiknya saya," tutur Hadiman. -hen