RIAUIN.COM - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengimbau semua pihak menahan diri berkenaan dengan gelombang aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Low).

Demikian pernyataan bersama Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al azhar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, menyusul terbitnya surat Gubernur Riau yang isinya meneruskan aspirasi penolakan berbagai komponen masyarakat Riau terhadap UU Ciptaker tersebut.

“Dengan terbitnya surat Gubernur Riau Datuk Seri H Syamsuar itu, maka baik eksekutif maupun legislatif di Provinsi Riau sudah seiya-sekata menyalurkan aspirasi berbagai komponen masyarakat yang menolak pemberlakuan UU Ciptaker tersebut,” kata Datuk Seri Syahril Abubakar, Selasa (13/10/2020).

Menurut Syahril, setelah warkah aspirasi itu diteruskan, LAMR berharap dan mengimbau semua pihak menahan diri sembari menunggu respon dari pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Senin (12/10/2020), Gubernur Riau Syamsuar menandatangani surat bernomor 560/Disnakertrans/2298 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Surat itu meneruskan aspirasi penolakan serikat pekerja atau buruh dan elemen mahasiswa di Riau terhadap UU Ciptaker.

Surat itu terbit setelah Gubernur Riau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Riau melakukan pertemuan maraton selama tiga jam dengan berbagai organisasi pekerja/buruh dan mahasiswa di Riau.

Sebelumnya, Jumat (9/10/2020), DPRD Riau juga sudah menerbitkan surat dengan substansi isi yang sama, yang ditandatangai oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

Isu Unjuk Rasa Susulan

Menyikapi rencana sebagian komponen mahasiswa dan masyarakat di Riau untuk melakukan unjuk rasa susulan yang posternya bertebaran di berbagai grup percakapan WhatsApp dan media sosial, LAMR menyatakan tidak dapat menghalanginya.

“Sebab unjuk rasa itu adalah hak yang dilindungi Undang-undang,” kata Datuk Seri Al Azhar.

Namun, jika tuntutannya sama, yakni mendesak eksekutif dan legislatif Provinsi Riau meneruskan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja itu ke Presiden RI, katanya, hal tersebut sudah diakomodir.

"Kan sudah diakomodir, itulah sebabnya LAMR mengimbau semua kita untuk menahan diri,” tandasnya.

Meskipun demikian, seandainya unjuk rasa itu tetap dilaksanakan, maka LAMR meminta agar itu dilakukan dalam koridor adat dan budaya Melayu yang menjunjung tinggi budi bahasa, dan terkawal rapi dari bentuk-bentuk tindakan anarkis yang lebih besar mudarat daripada manfaatnya.

“Ingatlah tunjuk ajar berbentuk gurindam Melayu yang ditulis pujangga Raja Ali Haji, yang antara lain berbunyi: Hendak mengenal orang berbangsa – lihat kepada budi dan bahasa; hendak mengenal orang yang baik perangai – lihat ketika ia bercampur dengan orang ramai; hendak jadi kepala – buang perangai yang cela; pekerjaan marah jangan dibela – nanti hilang akal di kepala,” tegas Datuk Seri Al Azhar.--mcr/nal.