Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Sardiyono, mengkritik rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi (Kuansing) menempelkan stiker penunggak pajak pada kendaraan warga.

Ia menilai penertiban pajak seharusnya dimulai dari aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing dan sektor usaha perkebunan sebelum menyasar kendaraan masyarakat.

"Kalau Pemda ingin menertibkan kendaraan yang tidak taat pajak, yang pertama harus dipasang stiker adalah kendaraan dinas pemerintah," kata Sardiyono.

Ia mempertanyakan masih ditemukannya kendaraan pelat merah yang menunggak pajak.

Padahal, alokasi anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas rutin dianggarkan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, ia menyoroti sejumlah aset kendaraan dinas yang hingga kini masih dikuasai oleh mantan pejabat daerah.

Sardiyono mengungkapkan pengalaman pribadinya saat membeli kendaraan lelang milik Pemkab Kuansing pada 15 Juni 2026. Kendaraan tersebut tercatat menunggak pajak selama beberapa tahun sebelum dilelang.

"Saya minta kendaraan saya yang pertama dipasang stiker karena menunggak pajak," ujarnya.

Selain kendaraan dinas, Sardiyono mendesak Bapenda Kuansing mendatangi dan menertibkan kewajiban pajak armada operasional perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam penegakan hukum di sektor perkebunan, ia menyinggung implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan aturan tersebut, perorangan yang memiliki lahan kebun melebihi 25 hektare wajib mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Namun, ia menilai Pemkab Kuansing belum optimal menertibkan kepemilikan lahan perorangan yang melampaui batas tersebut.

Ia juga mengingatkan kewajiban perusahaan pemilik IUP untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari total luas lahan usaha.

Terkait dengan rencana penempelan stiker pada kendaraan warga, Sardiyono meminta pemerintah memperhatikan penurunan daya beli masyarakat.

Menurut dia, pemenuhan kewajiban pajak warga berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian daerah.

"Pemerintah seharusnya memikirkan perbaikan ekonomi masyarakat terlebih dahulu. Jika ekonomi membaik, kesadaran membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya," kata dia.

Nada kritis terhadap kinerja optimalisasi pendapatan daerah juga disampaikan tokoh masyarakat Teluk Kuantan, Saifullah Afrianto.

Ia menyarankan Bapenda Kuansing melakukan pencocokan data penerimaan Pajak Barang dan Jasa Pertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik atau Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut dari masyarakat melalui PT PLN (Persero).

Saifullah mendorong Pemkab Kuansing dan PLN duduk bersama untuk memverifikasi data jumlah pelanggan secara akurat di seluruh wilayah Kuantan Singingi.

"Pemda dan PLN perlu mengecek secara bersama-sama data valid jumlah seluruh pelanggan PLN di Kabupaten Kuansing agar pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang dibayar masyarakat lebih transparan," kata Saifullah.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) merencanakan pemasangan stiker khusus pada kendaraan yang menunggak pajak. Selain penempelan stiker, petugas dipersiapkan untuk memantau kendaraan yang terparkir di fasilitas umum.

Kepala Bapenda Kuansing, Masrul Hakim, mengatakan langkah ini diambil untuk menekan angka penunggakan pajak kendaraan di wilayahnya.

"Sampai saat ini ada sekitar 85 ribu unit kendaraan yang belum membayar pajak. Nilainya mencapai Rp20 miliar," kata Masrul. (***)