RIAUIN.COM - Evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau terus dilakukan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat keberhasilan pemberdayaan ekonomi warga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama tidak hanya bergantung pada penyaluran modal, melainkan juga pendampingan ketat di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Hambali dalam peninjauan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Bengkalis, Riau, Selasa (4/8/2026).

Hambali menjelaskan bahwa bantuan modal usaha produktif harus dibarengi pembinaan berkelanjutan agar mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat secara permanen.

"Pendampingan, monitoring, dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Hambali.

Menurut dia, Dinsos Bengkalis terus mendorong agar kelompok usaha mampu memperkuat kerja sama antaranggota dan menangkap peluang pasar lokal demi meningkatkan pendapatan keluarga secara terukur.

Meski demikian, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Riau masih menghadap sejumlah tantangan struktural di tingkat tapak.

Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Bengkalis Irmansyah menyebutkan, skema bantuan modal sosial sering kali terkendala masalah internal kelompok serta keterbatasan akses pemasaran.

"Tanpa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, bantuan yang diberikan berpotensi hanya menjadi bantuan konsumtif jangka pendek dan belum mampu menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan," ujar Irmansyah.

Irmansyah menambahkan, faktor penentu suksesnya pergeseran dari bantuan karitatif menuju kemandirian ekonomi adalah kekompakan anggota kelompok dan peningkatan kapasitas manajerial para penerima manfaat.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis Dr Masuri menekankan pentingnya kajian akademis untuk menilai ketepatan sasaran dan dampak nyata program terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah.

"Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memperluas akses pasar serta memperkuat kelembagaan kelompok usaha agar menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat," tutur Dr Masuri.

Pemerintah Daerah Bengkalis berkomitmen menjadikan evaluasi di Kecamatan Bengkalis sebagai acuan dalam menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok usaha di seluruh wilayah Riau pada masa mendatang. (Bil)