RIAUIN.COM– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi ini disampaikan Juru Bicara Banggar, Sanusi, dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (29/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua M Arsya Fadillah, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan H Misno. Bupati Bengkalis, Kasmarni, turut hadir dalam rapat tersebut. Sebelum rapat dimulai, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan menyatakan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi kuorum.

Dalam laporannya, Sanusi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memenuhi kewajiban menyampaikan Ranperda sesuai aturan. Dokumen yang diserahkan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan, yang semuanya telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Banggar memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Sanusi menyatakan capaian ini bukti komitmen Pemkab dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, Banggar menyoroti sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencegah kelemahan administrasi. Kedua, peningkatan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, penguatan kompetensi sumber daya manusia agar laporan keuangan lebih berkualitas. Selain itu, Pemkab diminta melakukan perkiraan pendapatan secara rasional dan mendokumentasikan proses penyusunan APBD secara tertib.

Menanggapi hal itu, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi atas pembahasan yang dilakukan secara komprehensif oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah.

"Hasil pembahasan ini menjadi landasan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bagi program yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Kasmarni. Ia juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan demi optimalisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bengkalis. -inf