PEKANBARU, riauin.com--  Meski zaman terus berkembang ke arah kemajuan, tetapi ternyata hingga saat ini perempuan belum berdaulat atas dirinya sendiri, termasuk kedaulatan dalam hal berpolitik dan perencanaan anggaran pembangunan di pemerintahan.

"Perempuan lebih banyak tidak dilibatkan dalam perencanaan anggaran, sehingga pembangunan itu maskulin sifatnya. Yang diutamakan pembangunan jalan, jembatan," kata Ade Hartati, anggota DPRD Riau dalam acara disjysi yang ditaja Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) di Pekanbaru, Senin (09/03/2020).

Menurut Ade yang bicara dalam rangka diskusi memperingati  Hari Perempuan Internasional 2020, anggaran pemerintah hanya sedikit untuk kesehatan ibu dan anak,  penanggulangan kesehatan ibu hamil, penanggulangan angka kematian bayi, dan lainnya.

"Padahal peran perempuan sangat menentukan. Termasuk di desa-desa. Keluarga yang baik membangun masyarakat dan negara yang baik. Perempuanlah penentu kekuarga yang baik itu," kata Ade.

Karena itu kata Ade, saat ini perempuan-perempuan harus jadi agen perubahan untuk kedaulatan perempuan itu sendiri. Termasuk dalam bidang politik. Karena pemilih terbanyak adalah perenpuan.

"Saat ini partisipasi perempuan dalam politik masih soal apa yang akan dia dapat, belum soal apa yang harus diperbuat," kata Ade.

Akibatnya menurut Ade, posisi perempuan masih sebagai pelengkap, memenuhi kuota 30 persen tapi bukan sebagai ordinat utama. Akibatnya, meski partai politik memenuhi 30 persen caleg perempuan, yang duduk sebagai anggota parlemen jauh di bawah itu.

"Artinya, perempuan belum diberikan kursi jadi. Harusnya partai politik bertanggungjawab juga melahirkan perempuan berkualitas," kata Ade.

Menurut Ade, jika perempuan tidak berjuang, 10 sampai 15 tahun lagi kondisi perempuan masih akan begini terus, ganya jadi pelengkap dan tudak berdaulat untuk dirinya sendiri.

"Momen hari perempuan mari kita jadikan sebagai langkah untuk memperjuangkan kedaulatan perempuan," kata Ade.

Dalam acara diskusi yang dihadiri sekitar 50 perempuan dari berbagau kalangan ini, ikut jadi pembicara utusan Kakanwil Kemenag Provinsi Riau dan Risdayati, seorang akademisi.
 
PPSW sendiri adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikan pada tahun 1986. Saat ini PPSW aktif mendampingi masyarakat basis di 6 propinsi, yaitu; Aceh, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. (*)