Jakarta, Riauin.com -- Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Koordinator aksi halalbihalal 212 Abdullah Hehamahua menuding Mahkamah Konstitusi (MK) menghindari aksi pada Jumat (28/6) dengan memajukan jadwal putusan PHPU Pilpres 2019 menjadi Kamis (27/6).

Sedianya sidang pembacaan putusan sengketa yang digugat kubu Prabowo Subiantp-Sandiaga Uno itu digelar Jumat 28 Juni 2019.

"Kan sudah tersiar kabar kami akan aksi sampai 28 Juni, itu hari Jumat, mungkin melalui operasi intelijen mereka tahu kita akan salat Jumat di sini (Monas). Jadi mereka hindari itu," ujar Abdullah saat ditemui di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (25/6).

Selain itu, menurut Abdullah, jadwal sidang dipercepat lantaran MK ingin meniru Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan penetapan hasil pilpres lebih cepat pada dini hari.

"Mungkin MK ingin meniru KPU supaya pendukung 02 kecolongan," katanya.

Di sisi lain, percepatan jadwal sidang itu dinilai karena hakim MK sudah meyakini hasil putusan sengketa pilpres. Abdullah pun meyakini sembilan hakim itu akan memutus dengan independen dan profesional.

"Mungkin juga mereka sudah firm dengan data-data yang dimiliki, sehingga yakin untuk ambil keputusan," ucap Abdullah.

Aksi demo, kata dia, masih akan dilanjutkan hingga hari pembacaan putusan pada 27 Juni mendatang. Ia sendiri bersama massa aksi telah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda sejak Senin (24/6) kemarin.

"Kami akan aksi hari ini sampai tanggal 27 Juni. Tadinya kan sampai tanggal 28 tapi karena putusan maju maka kami sampai tanggal 27. Khusus untuk beri dukungan dan support moral ke MK," tuturnya.

MK sebelumnya mempercepat pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula Jumat 28 Juni maju menjadi Kamis 27 Juni 2019.

Meski sudah menetapkan jadwal pembacaan putusan, sembilan hakim masih menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim sampai Rabu 26 Juni mendatang.(int/nol)