Sidang SP3, Polda Yakin Sudah Sesuai UU, Penggugat Bersikeras Cacat Hukum
Riauin.com, Pekanbaru - Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Provinsi Riau kembali menggelar sidang gugatan Praperadilan terkait putusan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang dituding mengalami kebakaran lahan pada 2015 lalu.
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra hari ini, Senin (7/11/2016) siang beragendakan pembacaan kesimpulan. Dalam kesempatan ini, Polda Riau mengirimkan tiga orang kuasa hukumnya. Sedangkan pihak penggugat dari tim Advokasi Melawan SP3 juga menghadirkan tiga orang pengacara.
Usai pembacaan kesimpulan, agenda selanjutnya adalah putusan (vonis, red) yang diajukan hakim Sorta Ria Nefa berlangsung Selasa (8/11/2016) besok.
Usai sidang, kuasa hukum Polda Riau, Nirwan SH, MH yakin kalau pihaknya memenangkan gugatan, mengacu bukti-bukti yang sudah dipaparkan.
"Apa yang kita lakukan sudah sesuai peraturan perundang-undangan, secara materil SP3 sudah memenuhi pasal, karena tidak ditemukan dugaan bukti permulaan kalau koorporasi (perusahaan, red) melakukan tindak pidana pembakaran lahan," sebutnya, seperti dilansir dari GoRiau.
Sementara dari tim Advokasi Melawan SP3 yang diwakili Missiniaki Tomi SH pun angkat bicara. Ia beranggapan kalau kebijakan Polda Riau ini cacat hukum.
"Cacat hukum. Kalau alasannya tidak cukup bukti, itu tidak berdasar. Selain itu termohon (Polda Riau) juga tidak menghadirkan penyidik yang berkaitan tentang SP3," sesalnya.
Selain itu, Tomi menilai kalau saksi yang dihadirkan tersebut, sebagian keterangannya tidak ada yang objektif (terkait kebakaran lahan, red). "Misalnya, tidak bisa menyebutkan nama warga yang lahannya terbakar," jawabnya.
"Kita juga sudah jawab dalam replik, pihak pemohon (Ferri, red) ini kan masyarakat Riau juga yang merasa dirugikan akibat asap, jadi uji materi di MK, itu dalam pertimbangannya, individu bisa mengajukan permohonan jika merasa dirugikan," ungkap Tomi didampingi ketua tim, Zulkifli SH.
Sebagai informasi, ada 15 perusahaan yang dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polda Riau dan jajaran, antara lain PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkara Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri dan PT Siak Raya Timber.
Lalu PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, PT Partawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN United dan PT Riau Jaya Utama. (red/ant)
Berita Lainnya
Pemko Pekanbaru Bakal Gandeng Swasta Fasilitasi HP Bagi Ribuan RT dan RW
Klasifikasi Desil Keliru, DPRD Pekanbaru Sebut Warga Miskin Terancam Kehilangan Bansos
Perbaikan Jalan dan Drainase Kawasan Teratai Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
Jarak Pandang Pekanbaru Sempat Drop 500 Meter, Pengelola Bandara SSK II Jamin Penerbangan Aman
Kualitas Udara Memburuk, Dinkes Pekanbaru Imbau Warga Batasi Aktivitas Luar Rumah
Pajak Makanan dan Minuman Pekanbaru Melesat 30 Persen, Penerimaan Daerah Tembus Rp700 Miliar
Pemko Pekanbaru Bakal Gandeng Swasta Fasilitasi HP Bagi Ribuan RT dan RW
Klasifikasi Desil Keliru, DPRD Pekanbaru Sebut Warga Miskin Terancam Kehilangan Bansos
Perbaikan Jalan dan Drainase Kawasan Teratai Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
Jarak Pandang Pekanbaru Sempat Drop 500 Meter, Pengelola Bandara SSK II Jamin Penerbangan Aman
Kualitas Udara Memburuk, Dinkes Pekanbaru Imbau Warga Batasi Aktivitas Luar Rumah
Pajak Makanan dan Minuman Pekanbaru Melesat 30 Persen, Penerimaan Daerah Tembus Rp700 Miliar