Jakarta, Riauin.com -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengaku telah merumuskan sejumlah strategi guna menekan defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas) yang tengah dialami Indonesia. Strategi tersebut mencakup konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas untuk kendaraan dan pengembangan biofuel.

"Kami menyadari, tidak semua mobil didesain untuk biofuel. Karena itu, strategi kedua kami adalah kami ingin melakukan konversi energi," ujar Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika dalam Foreign Media Briefing di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta (Jumat 11/1).

Strategi ini, lanjut Harryadin, mirip dengan strategi konversi kompor minyak tanah ke gas yang dilakukan pada era Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Insentif pemasangan converter diberikan pada seluruh kendaraan, baik kendaraan pribadi, umum, maupun produktif.

"Converter ini untuk dual fuel bisa gas dan bensin, bensin dan biofuel atau bisa tiga bahkan (bensin, gas, dan biofuel)," ujarnya.

Untuk kendaraan produktif, pemerintah bisa memberikan subsidi pembelian converter gas yang harganya disebut Harryadin berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta per unit.

Sementara, untuk kendaraan pribadi, pemerintah bisa mensubsidi sebagian karena pemerintah bisa melibatkan peran swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bentuk subsidi bisa berupa sebagian biaya pemasangan awal maupun subsidi biaya perawatan.

"Misalnya Shell, mau enggak konverter dibayarin dulu, mereka (pengguna) bisa mencicil (pembayaran konverter) tetapi membeli gas di Shell karena konverter hanya bisa diisi gas di Shell," ujarnya.

Adapun besaran perkiraan total subsidi yang diperlukan tidak disebutkan Harryadin.

Untuk jangka panjang, Harryadin berharap kebijakan ini akan membawa perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan memilih bahan bakar yang harganya paling murah.

"Kami berharap, dia (konsumen) akan lebih banyak memilih gas karena gas murah, misalnya atau lebih banyak memilih biofuel karena bisa kita produksi sendiri tadi," ujarnya.

Selain mendorong konversi bahan bakar kendaraan, Harriyadin menyebut Prabowo-Sandiaga juga berkeinginan mengoptimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) bisa menjadi solusi menekan defisit neraca minyak dan gas (migas) yang kian melebar.

Berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo yang mengandalkan kelapa sawit, timnya akan melakukan diversifikasi dengan memanfaatkan tujuh tanaman lain di antaranya aren, ketela,dan lamtoro.

"Kami melihat, kelapa sawit sebagai sebuah komoditi sudah memiliki daya tarif tersendiri. Artinya, kalau diekspor dia lebih menguntungkan sehingga untuk diolah menjadi biofuel mungkin kurang menarik bagi produsen kelapa sawitnya sendiri," jelasnya.

Tanaman tersebut akan ditanam di lahan-lahan yang selama ini terbengkalai dengan mendayagunakan petani lokal. Harryadin menyebutkan sekitar 10 juta hektare (ha) bisa segera dimanfaatkan untuk budidaya. Lahan tersebut sebagian besar tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Adapun, berdasarkan pemetaan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018, Indonesia memiliki potensi lahan tidur mencapai 33,4 juta ha namun tidak semua bisa langsung dimanfaatkan.

Harryadin mengungkapkan proyek rintisan telah dilakukan di lahan seluas 100 ribu ha di Kalimantan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto.

Jika terpilih, Prabowo akan memulai dengan 2 juta ha menggunakan skema kerja sama antara pemerintah, swasta dari pemilik konsesi lahan maupun yang memiliki dana, dan masyarakat sekitar (public private people partnership/PPPP).

"Kami tidak ingin itu hanya dikelola oleh korporasi tetapi ada petani di situ sehingga ada distribusi lahan," ujarnya.

Selanjutnya, pabrik atau kilang biofuel juga akan dibuat dengan skema PPPP.

Program diversikasi BBN sebenarnya sudah diprogramkan oleh pemerintah Joko Widodo dengan terbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan bakar lain.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mengamanatkan penggunaan bioetanol untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum (PSO) pada 2016 adalah sebesar 2 persen terhadap kebutuhan total dan akan meningkat sebesar 5 persen pada 2020 dan meningkat menjadi 20 persen pada Januari 2025.

Namun, hingga kini, penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan. Dalam beberapa kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan beralasan kebijakan tersebut terkendala oleh pasokan sumber bahan bakar nabati yang juga dibutuhkan untuk pangan.

Menurut Harryadin, skema tersebut gagal karena pemerintah terlalu mengandalkan peran swasta. Padahal, untuk mendorong biofiel pemerintah harus lebih proaktif untuk menciptakan ekosistem berupa lahan tanaman, pasokan tanaman, pabrik pengolahan, pasar, hingga pendanaan.

Selain itu, menurut Harryadin, ketakutan akan mengganggu harga pangan karena naiknya permintaan bisa dikendalikan jika pemerintah mengatur ekosistem. Dalam hal ini, misalnya, petani yang bisa memasok tanaman hanya petani yang sudah berada di ekosistem PPPP.

"Kecuali kalau kami lihat bahan pangan sudah kelebihan pasokan itu akan kami serap juga sih," ujarnya.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), defisit migas Indonesia selama periode Januari-November 2018 mencapai US$12,6 miliar atau sudah di atas akumulasi defisit sepanjang 2017 yang sebesar US$8,6 miliar. (int/nol)