Riauin.com, Pekanbaru- Keberadaan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ternyata cukup menyita anggaran Pemko dan mereka akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut menimbang kemampuan keuangan daerah, terkait rasionalisasi anggaran.

"Kita akan lakukan pengurangan, karena THL erat hubungannya dengan operasional kegiatan, kalau aktifitas Pemko berkurang otomatis mereka juga," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer di Pekanbaru, siang ini.

M Noer menjelaskan saat ini keberadaan anggaran Pemko alami rasionalisasi akibat pengurangan penerimaan daerah yang berasal dari pusat termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan berkurang atau mengalami rasionalisasinya APBD tahun 2016 maka perlu ada penyesuaian untuk biaya keluar. Agar beban anggaran sesuai antara belanja modal dan rutin. Makanya saat ini sedang dievaluasi beberapa beban kerja yang diberikan kepada THL disuatu satker.

"Kalau perlu ada pengurangan atau di geser ke satker yang masih kekurangan seperti Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran," tegas M Noer tanpa merinci berapa jumlah yang akan dipangkas.

Namun jika masih juga berlebih dan ada penolakan oleh THL maka ia mempersilahkan yang bersangkutan berhenti.

Sekedar informasi saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016 nilainya sudah diperkirakan turun dari murni menjadi Rp2,4-Rp2,5 triliun.

"Walau belum disusun tetapi sudah diperkirakan nanti setelah rasionalisasi APBD-P Pekanbaru tahun 2016 menjadi Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun," kata M Noer.

M Noer menjelaskan awalnya APBD murni Pekanbaru yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp3.066 triliun.

Namun ternyata seiring waktu karena krisis ekonomi yang melanda keuangan maka terjadi rasionalisasi besar-besaran hingga APBD murni berkurang sekitar Rp600-650 miliar.

"Rasionalisasi ini dilakukan karena berkurangnya pendapatan secara nasional, maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata M Noer.  

M Noer menjelaskan pengurangan pendapatan terbesar itu terjadi pada penerimaan PAD. Ini diakibatkan tidak tercapainya realisasi.

Banyak faktor penyebab PAD tidak tercapai, selain krisis ekonomi juga dikarenakan kurang maksimalnya pengelolaan beberapa sektor penerimaan seperti pajak restoran dan hotel, parkir, hiburan dan sebagainya.

Awalnya Pemko menetapkan target PAD Pekanbaru tahun 2016 sebesar Rp1,2 triliun. Namun seiring waktu hal itu nampaknya jauh panggang dari api. Sehingga dilakukan revisi.

"Sekarang saja sudah masuk bulan ke-8 realisasi PAD masih jauh dibawah 50 persen dari target," tegasnya dilansir dari antarariau.

Karena itu sambung M Noer untuk menyesuaikan antara penerimaan dan keuangan daerah maka pihaknya sudah melakukan rasionalisasi bagi semua kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko).

Pembahasan rasionalisasi sudah dimulai triwulan pertama tahun anggaran 2016. Hingga kini masih berlanjut, bagi kegiatan yang sifatnya kurang penting dan sudah ditandai sebelumnya harus dibatalkan.

Seperti kelanjutan pembangunan kawasan perkantoran walikota dan jalan lingkar luar pada empat trase juga jadi korban penghentian ditengah jalan walau proyek ini masuk multiyear. (cha/vie)