RIAUIN.COM - Konflik lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hingga permasalahan pertanahan di areal PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi fokus perhatian utama dalam penanganan masalah pertanahan di Provinsi Riau. Hal itu mengemuka saat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menerima audiensi Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurus Sholichin di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

Selain inventarisasi konflik di kawasan strategis tersebut, kedua pihak juga menyepakati percepatan program sertifikasi tanah masyarakat yang hingga kini masih tertunda di berbagai daerah.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk mendukung penuh langkah BPN dalam mengurai benang kusut sengketa lahan melalui pemetaan masalah yang jelas.

"Pemerintah Provinsi Riau siap berkoordinasi dengan BPN untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah. Kita perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," kata SF Hariyanto.

Ia menambahkan bahwa pemetaan masalah secara detail sangat mutlak dilakukan agar penanganan tidak tumpang tindih antarinstansi.

"Kita ingin persoalan yang ada dipetakan dengan jelas, mana yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Komunikasi terus dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurus Sholichin menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa titik krusial konflik pertanahan di Riau sebelum menggelar pertemuan resmi tersebut.

"Kami sebelum menghadap Pak Gubernur memang mempelajari permasalahan dan konflik yang ada di Riau, salah satunya konflik TNTN, PHR, serta sertifikasi yang belum selesai. Nanti kita lihat titik masalahnya dan diselesaikan bersama," kata Nurus Sholichin.

Sebagai pejabat baru, Nurus menilai sinergi dengan pemerintah daerah merupakan kunci utama mengingat sebagian besar operasional BPN berhubungan langsung dengan wilayah Pemprov Riau.

"Sekitar 90 sampai 95 persen pekerjaan kami di lapangan berkaitan langsung dengan masyarakat dan daerah. Kita harus kerja bersama dan berkoordinasi, intinya bagaimana persoalan ini selesai secara bersama," pungkasnya. (Bil)