RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini, prinsip musyawarah serta mufakat yang terkandung dalam ideologi negara dianggap sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan untuk meredam berbagai konflik internasional.

Hal itu mengemuka dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (2/6/2026). Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyampaikan, Indonesia berkomitmen penuh untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam dinamika kancah dunia.

Zulkifli Syukur menjelaskan, tanggung jawab konstitusional untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat langsung dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sejauh ini telah ditunjukkan secara nyata melalui pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa serta peran aktif dalam mediasi konflik regional.

Menurut dia, kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi yang diadopsi oleh bangsa ini dapat berpotensi menyesatkan jika tidak dibarengi dengan arah moral yang jelas. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, didorong untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar simbol yang tertulis dalam buku sejarah atau hiasan dinding.

Pada tingkat domestik, internalisasi nilai tersebut harus tercermin dalam setiap penyusunan kebijakan publik. Pemerintah daerah ditekankan untuk memastikan bahwa regulasi yang dilahirkan mampu memenuhi rasa keadilan, menjamin hak-hak masyarakat lapisan terbawah, serta mencegah adanya warga yang merasa terpinggirkan.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, para kepala perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Melalui momentum peringatan ini, seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat juga diajak untuk memperkuat benteng pertahanan dari ancaman intoleransi serta radikalisme demi menjaga harmonisasi kebangsaan. (Bil)