RIAUIN.COM - Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru mencatatkan pertumbuhan positif di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun ini. Hingga April 2026, perolehan pajak daerah melonjak menjadi Rp 1,2 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tertahan di angka Rp 800 miliar.

Lonjakan penerimaan ini dipicu oleh perubahan paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan aspek kemudahan administratif bagi wajib pajak. Pemerintah Kota Pekanbaru kini menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur perizinan guna menghapus hambatan yang selama ini memicu keengganan warga dalam memenuhi kewajiban fiskal.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan bahwa kunci utama dari pertumbuhan pendapatan daerah adalah transformasi layanan publik. Menurut dia, masyarakat cenderung lebih kooperatif saat proses birokrasi, seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dilakukan secara transparan dan cepat.

"Prinsipnya adalah mengutamakan pelayanan terlebih dahulu. Jika akses dipermudah dan tidak rumit, antusiasme warga untuk membayar pajak secara otomatis akan meningkat," ujar Agung di Pekanbaru, Jumat (24/4/2026).

Selain penyederhanaan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), faktor pendorong lainnya adalah kebijakan insentif berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini terbukti efektif menarik partisipasi publik dibandingkan periode fiskal sebelumnya.

Capaian Rp 1,2 triliun tersebut turut disokong oleh kenaikan setoran dari sektor opsen pajak, pajak reklame, hotel, serta restoran. Agung menegaskan bahwa tren positif ini harus dibarengi dengan akuntabilitas belanja daerah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Dana pajak yang dihimpun harus dikembalikan ke publik dalam bentuk nyata, seperti percepatan perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan kebersihan kota, dan peningkatan fasilitas umum lainnya," katanya.

Integrasi antara kemudahan izin dan bukti nyata pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal Pekanbaru di masa mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. -Juh