PEKANBARU, riauin.com -- Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu dikatakan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman ketika menyerahkan DIPA 2018 kepada Sekdaprov Riau, kepala daerah kabupaten/kota di Riau, di Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (18/12/2017).

Hadir dalam acara tersebut 12 kepala Satker terpilih dengan ketentuan tertentu yang merupakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Satker terpilih tersebut yakni, Sekdaprov Riau, Polda Riau, Korem 031/WB Dam-I/BB, Lanud Roesmin Nurjadin, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Kejati Riau, Kemenag Pekanbaru, Dinas PU Riau, Pusat Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregional Sumatera, Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pekanbaru, KPU Riau, dan RRI Pekanbaru.

"Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan tepat secara transparan dan akuntabel. Saya ingin sistem tata kelola dan administrasi APBN lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah," kata Gubri.

Gubri juga menekankan untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN yang orientasinya adalah hasil, bukan orientasi kepada prosedur semata.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat tahun 2018 memberikan kepada Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota menerima Alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.918.515.301.000 atau Rp21,91 triliun. Dengan rincian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar menerima Rp4.900.112.724.000 atau Rp4,9 triliun pada 2018, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp942.991.036.000 atau Rp942,99 miliar.


DBH SDA sebesar Rp754.323.837.000 atau Rp754,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.465.261.007.000 atau Rp1,465 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp189.465.106.000 atau Rp189,46 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp1.539.701.738.000 atau Rp1,53 triliun dan Dana insentif daerah sebesar Rp9.000.000.000 atau Rp9 miliar.

Diurutan kedua penerima DIPA terbesar di Riau yaitu Bengkalis sebesar Rp2.956.889.765.000 atau Rp2,95 triliun dengan rincian DBH Pajak sebesar Rp1,495 triliun, DBH SDA sebesar Rp755,4 miliar, DAU sebesar Rp345 miliar, DAK fisik sebesar Rp61,32 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp156,7 miliar, dana insentif daerah sebesar Rp26,75 miliar dan dana desa sebesar Rp116,5 miliar.

Kabupaten Kampar pada urutan ketiga dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.829.001.338.000 atau Rp1,82 triliun, Indragiri Hilir (Inhil) sebesar Rp1.502.466.453.000 atau Rp1,5 triliun, Siak sebesar Rp1.488.583.903.000 atau Rp1,48 triliun, Rokan Hilir (Rohil) sebesar Rp1.416.804.633 atau Rp1,41 triliun.

Selanjutnya, Kota Pekanbaru Rp1.333.973.648.000 atau Rp1,33 triliun, Rokan Hulu (Rohul) sebesar Rp1.234.971.833.000 atau Rp1,23 triliun, Indragiri Hulu (Inhu) sebesar Rp1.216.973.969.000 atau Rp1,21 triliun, Pelalawan sebesar Rp1.164.066.772.000 atau Rp1,164 triliun.

Kabupaten Kuansing sebesar Rp1.160.713.869.000 atau Rp1,160 triliun, Kepulauan Meranti sebesar Rp896.786.633.000 atau Rp896,7 miliar dan Kota Dumai sebesar Rp817.169.761.000 atau Rp817,1 miliar. (adv, vie)