RIAUIN COM — Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen dan komisaris independen BRK Syariah untuk membahas langkah-langkah penguatan kinerja serta arah pengembangan bank daerah tersebut, Senin (1/12/2025) di ruang Komisi III DPRD Riau.

Dalam rapat itu, Komisaris Independen BRK Syariah, Roy Prakoso, memaparkan bahwa sejumlah pembenahan sudah dilakukan, namun masih diperlukan penguatan struktur organisasi agar kinerja dapat mencapai hasil maksimal.

“Semua pendekatan sudah dijalankan dan berjalan normal, namun untuk mencapai performa optimal, struktur yang ada memang perlu diperkuat,” ujar Roy.

Edi juga menyebutkan perlunya peningkatan budaya kerja agar produktivitas pegawai semakin baik. Menurut dia, komposisi nasabah saat ini masih didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai sekitar 75 persen pembentuk arus kas bank.

Peran komisaris independen diperlukan sebagai penguatan dalam menjaga profesionalitas dan memastikan arah kebijakan bank tetap sejalan dengan kepentingan kemajuan BRK Syariah.

“Komisaris independen harus benar-benar menjaga idealisme dan profesionalitas agar keputusan yang diambil selalu berpihak pada kemajuan bank,” kata Edi.

Disinggung mengenai deviden tahun ini, BRK Syariah mencatatkan capaian deviden Rp98 miliar dari target Rp108 miliar, yang dinilai sebagai capaian positif di tengah tantangan industri. "Masih ada Rp10 miliar lagi yang belum tercapai," ujar Edi.

Selain BRK Syariah, Komisi III juga membahas persoalan pembagian Participating Interest (PI) 10 persen migas bersama BUMD lain, diantaranya PT Riau Petrolium, termasuk harapan agar ke depan daerah tidak lagi terbebani cost recovery dan pajak yang selama ini memperkecil penerimaan.

DPRD Riau berharap penguatan struktur, budaya kerja, serta tata kelola dapat menjadi fondasi bagi BRK Syariah untuk meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. " BRK Syariah masih diatas jika dibanding dengan BUMD lain rate-nya," tutur Edi. -vie