Menurut Nasriadi, tindakan FW sangat berbahaya sebab kartu ini bisa digunakan untuk kejahatan lainnya, contoh judi online, penipuan online dengan menggunakan registrasi fiktif ini, atau bahkan mendaftarkan rekening perbankan untuk pengisian nomor fiktif ini.

“Kami berhasil melakukan pencegahan dini, untuk mencegah kejahatan Cyber, ITE, dunia maya, dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat,” lanjutnya.

Nasriadi menyebutkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki cara FW mendapatkan data tersebut, baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK) yang dimasukkan ke kartu perdana dan dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil interogasi, diketahui FW sudah melakukan aksinya sejak 2018. Polisi menduga data tersebut didapatkan saat pemilihan umum 2019 bahkan Pemilu 2024 ini.

“Dia berusaha mendapatkan data ini dari orang-orang yang bekerja di TPS. Tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan identitas itu saat pemilihan Pilpres kemarin,” beber Nasriadi.

Dia memaparkan bahwa FW sudah menjual sangat banyak kartu perdana. Harga jual mencapai 200 ribu untuk nomor cantik. 

"Keuntungannya sekitar Rp 15 juta yang dijual di seluruh Riau, maupun luar wilayah Riau,” ucap Nasriadi.

Nasriadi menambahkan agar kepada ritel kartu perdana tidak menjual kartu yang sudah teregistrasi, jika masih menjual, mereka adalah bagian dari kejahatan ini.

“Kami imbau agar tidak lagi menjual
kartu perdana yang sudah teregrisrasi karena akan kami tindak. Saya sudah perintahkan seluruh Kasatreskrim untuk menyelidiki hal ini. Apabila kedapatan masih menjual maka akan kami tindak, dengan undang-undang ITE,” terangnya.(nal/antara).