RIAUIN.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, angka prevalensi stunting di Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 13,6 persen. Angka tersebut merupakan sebuah pencapaian baik karena berada di atas target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yakni 14 persen.

"Tentunya kita tidak boleh lengah dan mengendorkan semangat dalam upaya menurunkan angka stunting di negara yang kita cintai ini," ucapnya saat menghadiri Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting ProvINSI. Riau..

Pj Gubri katakan, isu yang menjadi penghambat menyiapkan Indonesia Emas 2045 adalah stunting. Stunting menyebabkan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat menurunkan daya saing masyarakat.

"Isu stunting jadi hambatan dalam menyiapkannya [Indonesia Emas], stunting menyebabkan rendahnya kapasitas intelektual dan menurunkan daya saing masyarakat Indonesia di masa depan," terangnya di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (2/4/2024).

Hariyanto mengatakan, dalam percepatan penurunan stunting, kita tidak bisa hanya bekerja sendiri. Pemerintah Provinsi hingga kota dan kabupaten serta lembaga terkait haruslah bahu-membahu mengambil peran.

"Dengan kekuatan bersama, mungkin bisa kita turunkan lagi angkanya nanti," imbuhnya.

Hariyanto lanjutkan, data sasaran menjadi acuan dalam membuat perencanaan penurunan stunting sangatlah penting. Dimana, kita harus tau terlebih dulu, siapa saja yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, Posyandu sangatlah diperlukan.

"Posyandu sangat perlu, karena disana indormasinya. Kita bisa tau mana ibu hamil, mana anak dengan stunting," jelasnya.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Tavip Agus Rayanto mengatakan, penanganan stunting memanglah perlu, tapi pencegahannya jauh lebih penting. Ia ingatkan untuk menjalankan keduanya.

"Kita juga tidak boleh mengabaikan anak-anak stunting. Jangan hanya mengejar angka penurunan saja tapi tidak memberi pelayanan kesehatan untuk anak-anak stunting," ujarnya.

Agus Rayanto juga paparkan, sasaran jangka pendek yang harus difokuskan adalah ibu hamil, ibu dengan bayi dua tahun, dan perluasan cakupan posyandu. Sedangkan untuk sasaran jangka menengahnya terfokus pada ibu dengan bayi lima tahun (balita), sanitasi, juga air bersih. (*)