"Sementara kami telah menetapkan dua tersangka yakni BN dan BH atas laporan PT KTBM. Keduanya sudah kita tahan. PT KTBM ini sudah menang lelang dan sudah membayar uang senilai Rp1,9 triliun beserta pajaknya, namun hingga saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh PT TBS," ujar Asep.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 372 KUHP dengan ancaman selama-lamanya empat tahun penjara.

Selain dua tersangka tersebut, Kombes Asep mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa secara intensif dua orang lainnya yakni GN yang merupakan Wakil Direktur PT TBS dan Chief Security inisial SI.

"Ini lagi diperiksa lagi dua orang, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," tegas Asep.

Soal status lahan tersebut, Asep menyebut pihaknya telah memasang plang peringatan di lokasi perkebunan agar aktifitas di lokasi perkebunan tersebut dihentikan sementara. Artinya PT. TBS tidak diperbolehkan melakukan segala aktifitas perkebunan.

"Sebenarnya kita sudah pasang plang dan police line karena lahan tersebut dalam proses penyidikan. Tapi kalau ada kegiatan lagi, orang lain masuk lagi, kepentingannya apa disitu,” ujar Asep.

Ditreskrimum Polda Riau saat ini terus melakukan penyidikan dan pendalaman terhadap kasus yang dilaporkan PT KTBM, walaupun pihak PT TBS tengah menempuh jalur hukum dengan menggugat bank BRI.

Soal alasan PT TBS yang saat ini masih menjalani proses gugatan di PTUN Pekanbaru dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap status lelang yang diajukan bank BRI kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, Asep menilai itu adalah hal yang berbeda.

"Kalau menggugat seharusnya lahan tersebut tidak boleh ada aktifitas. Mereka mengajukan gugatan PTUN terhadap KPKNL dan gugatan perbuatan melawan hukum ke pihak BRI, jadi tak ada hubungannya dengan pemenang lelang. Hubungan hukumnya bukan antara PT TBS dengan PT KTBM, dia gugat kan bank BRI. Sementara saat ini yang dirugikan adalah PT KTBM selaku pemenang lelang," pungkasnya.-dnr