RIAUIN.COM - Sudah lebih 20 hari sejak Supervisor PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) Harry Rahmady ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Polda Riau.
Harry ditetapkan jadi tersangka pada Kamis, (25/5/2023) lalu karena dinilai bertanggungjawab atas meninggalnya 3 orang karyawan PT PPLI dalam tangki limbah di Blok Rokan, CMTF Balam Selatan, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Nandang Mukmin menjelaskan, saat ini tersangka Harry Rahmady masih ditahan dan berkasnya belum lengkap (P21).
"(Berkasnya) Belum P21," singkat Nandang, Sabtu (17/6/2023).
Untuk itu, Polda Riau sudah memperpanjang penahanan Harry Rahmady sesuai yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP paling lama 40 hari.
"Saat ini masih ditahan, sudah diperpanjang penahanannya," pungkas Nandang.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Riau, Kombes Asep Darmawan menjelaskan, pihaknya langsung melakukan upaya paksa dengan menahan HR selama 20 hari ke depan.
"Pada hari Kamis (25/5/2023) kemarin kita lakukan pemanggilan dan saat ini sudah dilakukan upaya paksa (penahanan) di Polda Riau," kata Asep.
Asep menyebut, HR dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun penjara.
"Dia dijerat pasal 359 KUHP karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia," tegas Asep.
Menanggapi perpanjangan penahanan Harry Rahmady, Humas PT PPLI, Arum Tri Pusposari saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan dan jawaban.
Untuk diingat kembali, insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan 3 karyawan tewas itu terjadi pada Jum'at (24/2/2023) siang di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
3 orang pekerja yang tewas dalam tangki limbah itu adalah Person Managing Control of Work (PMCoW) Hendri, Operator Dewatring Ade, dan Operator Evaporator Dedy.
Satu bulan paska kejadian, PT PPLI telah menyerahkan santunan kepada 3 ahli waris. Santunan itu berupa modal kerja dan tunjangan pendidikan untuk anak-anak korban, di Klapanunggal Bogor, pada Selasa (21/3/2023) lalu.
Tak sampai disitu, Pengadilan Negeri (PN) Rohil pada Jumat, (10/3/2023) lalu sudah memvonis Supervisor PT PPLI Harry Rahmady selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dan diwajibkan membayar denda.
Dalam sidang itu, Harry terbukti telah melanggar pasal 2 Jo Pasal 14 Permenaker no. 4/Men/1987 tentang Panitia Pembina K3 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) Jo pasal 10 ayat (2) Jo pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan Pasal 2 Jo pasal 3 huruf (a) dan (d) Jo Pasal 71 Permenaker No 5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja Jo Pasal 9 Jo Pasal 15 UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.-dnr
Berita Lainnya
Pembelaan Abdul Wahid di PN Pekanbaru, Kuasa Hukum Sebut Saksi KPK Hanya Berasumsi
Bacakan Pleidoi Hari Ini, Abdul Wahid Upayakan Bebas dari Tuntutan Jaksa KPK
Kawal Kasus Mahasiswa S2 Anestesi, Pimpinan Unri Pantau Penyelidikan di Polres Siak
Petugas Polda Riau Diserang Senjata Tajam Saat Ringkus Sindikat Ekstasi di Tenayan Raya
Polda Riau Selidiki Kepemilikan Lahan Gambut Terbakar 80 Hektare di Bengkalis
Gunakan Merkuri, Tambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Pelalawan Digerebek Polisi
Pembelaan Abdul Wahid di PN Pekanbaru, Kuasa Hukum Sebut Saksi KPK Hanya Berasumsi
Bacakan Pleidoi Hari Ini, Abdul Wahid Upayakan Bebas dari Tuntutan Jaksa KPK
Kawal Kasus Mahasiswa S2 Anestesi, Pimpinan Unri Pantau Penyelidikan di Polres Siak
Petugas Polda Riau Diserang Senjata Tajam Saat Ringkus Sindikat Ekstasi di Tenayan Raya
Polda Riau Selidiki Kepemilikan Lahan Gambut Terbakar 80 Hektare di Bengkalis
Gunakan Merkuri, Tambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Pelalawan Digerebek Polisi