"Mereka pertama datang kurang lebih 25 orang. Kalau klien kita tidak keluar bertemu dengan mereka, maka akan datang dengan jumlah massa dua kali lipat dari saat itu," sambung Taufik.

Kata Taufik, RC diduga telah memobilisasi sejumlah preman untuk melakukan intimidasi. Hal itu mereka lakukan karena ingin menguasai secara pisik terhadap tempat usaha kliennya dengan alasan telah melakukan perjanjian kontrak.

Sementara kliennya, sebut Taufik hanya mengikat kontrak dengan A. Dalam kontrak tersebut tidak ada tertulis nama RC.

"Kita kan tau WNA tidak segampang itu melakukan usaha di negara kita Indonesia, jelas aturannya. Kalau memang RC telah memiliki kontrak kerjasama dengan klien kita, kami meminta dia agar melakukan upaya hukum untuk menggugat, bukan cara-cara premanisme," tantang Taufik.

"Tapi yang mereka lakukan ini adalah cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di negara kita," lanjut dia.

Awalnya, kata Taufik, segerombolan orang tanpa ada identitas datang melakukan penekanan kepada kliennya di tempat usaha dan rumahnya. Di tempat usaha itu mereka ingin melakukan penguasaan secara fisik.

"Dia (RC) hanya mengaku sebagai pengontrak lahan tersebut. Sementara secara fakta yuridisnya, perjanjian klien kami sama dia tidak ada," tegas Taufik.

Lanjut Taufik, RC mangaku telah mengontrak tempat daur ulang ban bekas dimana lokasi tersebut akan dijadikan tempat proses minyak alternatif untuk pencampur aspal.

"Tapi sampai saat sekarang, usaha itu sudah tutup berhubung mereka dalam usaha itu terjadi konflik internal," tutur dia.

Namun, kata taufik, RC ini adalah warga negara asing. Yang menjadi pertanyaan, kenapa WNA bisa membuka usaha di Indonesia khususnya Pekanbaru?

"Kita nggak tau nih, apakah visanya sebagai pelancong, sebagai pelaku usaha atau sekedar bekerja. Dalam undang-undang imigrasi nomor 6 tahun 2011 jelas kriteria WNA bisa tinggal di Indonesia itu diterangkan seperti apa," ungkap Taufik.

Taufik juga meminta agar Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Riau melalui Kantor Imigrasi Pekanbaru untuk segera melakukan pengecekan terhadap visa dan izin tinggal RC, karena diduga telah melanggar undang-undang keimigrasian.

Dia mengungkap, RC sudah menetap dan berada di Indonesia lebih kurang selama 5 tahun belakangan.

"Lebih kurang 5 tahun dia tinggal di Indonesia. Biasanya WNA kapasitasnya sebagai apa di Indonesia ini. Wajib dia melapor sekali setahun atau sekali sebulan ke Kantor Imigrasi," kata dia.

Taufik kembali menegaskan agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut termasuk Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

"Karena ini menyangkut Warga Negara Asing yang leluasa tinggal di Indonesia dan melakukan intimidasi ke warga negara Indonesia sendiri," pungkasnya.-dnr