"PT DSI sampai saat ini belum ada mengajukan permohonan hak (HGU, red), mungkin dalam proses pengukuran mungkin ya. Kalau HGU itu diukur dulu, sampai saat ini belum ada permohonan hak," ujar Umar Fathoni.

Soal permasalahan dengan pengadilan, kata Umar, karena ini proses hukum dan sudah ada penanganannya, ini merupakan kewenangan Bidang V.

Dijelaskan Umar, pelaksanaan Constatering dan Eksekusi, subjek dan objeknya yang akan dilakukan Constatering dan Eksekusi itu harus jelas.

"Tadi objeknya dimana, tidak tahu. Jadi Pengadilan apa ini?," tanya Umar.

Umar Fathoni mengatakan, permohonan itu baru sebatas permohonan pengukuran fisik, bukan permohonan hak. Apabila telah dikeluarkannya surat permohonan fisik, barulah permohonan hak diterbitkan.

"Sudah keluar fisik, baru diumumkan haknya. Dari hal itu kita tahu nanti berapa yang akan diberikan. Yang pasti harus clear dulu dari kawasan hutan, penguasaan masyarakat dan ada sungai, dikeluarkan semua. Itulah disaat ini dalam proses pengukuran," ucap Umar.

Untuk diketahui, dalam eksepsinya, MA memutuskan tujuh point dalam putusan tersebut yakni:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan bahwa lahan/tanah Objek Perkara seluas 1.300 Ha yang terletak di Km 8 Desa Dayun adalah sah merupakan kawasan perizinan dari PT Duta Swakarya Indah (Penggugat) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tertanggal 6 Januari 1998.

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh alas hak baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar oleh tergugat untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketa seluas 1.300 Ha tersebut.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai lahan/tanah objek gugatan seluas 1.300 Ha, untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara berikut tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya kepada Penggugat, segera setelah penggugat membayar nilai tanaman kelapa sawit sebesar Rp26 miliar kepada Tergugat. Apabila Tergugat tidak bersedia menerima pembayaran nilai tanaman tersebut dari penggugat maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa harus segera menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2 juta per hari, jika lalai melaksanakan putusan ini.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2,5 juta.-dnr