Kemudian Pengurus PKPU yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah Benyamin Purba SE SH, Erikson Purba SH, Josua Nainggolan SH, dan Fransisko Samuel Halomoan Purba SH.

Pemohon PKPU I, Parsaroan Manullang, Pemohon PKPU II Mantar Sianipar. Kedua mereka ini adalah eks karyawan PT Hutahaean di Provinsi Riau.

Salah seorang eks karyawan PT Hutahaean pabrik pengolahan Tapioka, di Laguboti Sumut, Sudirman Sitinjak (39) mengisahkan, sudah lima tahun dia bekerja di pabrik itu lalu di PHK. Mulai kerja tahun 2011 hingga tahun 2016, dirinya di PHK tanpa diberikan pesangon oleh perusahaan.

"Saya sudah pernah menuntut PHI Sumut 2017, hasilnya menang, dan kepada PT Hutahaean harus bayar pesangon sekitar Rp48 juta, tapi tidak dibayar oleh PT Hutahaean," ujarnya.

Kemudian, PT Hutahaean menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tapi permohonan itu ditolak MA dan pesangon masih belum dibayarkan. Akhirnya, pada bulan Januari 2023, Sudirman Sitinjak dkk menuntut melalui sidang PKPU Pengadilan Niaga Medan.

"Setelah sidang PKPU yang diputus majelis hakim, dibuka pendaftaran baru bagi ratusan eks karyawan PT Hutahaean yang diberhentikan tanpa pesangon untuk menuntut. Silahkan mendaftarkan diri melalui Humas kuasa pemohon, Murniati Purba SH nomor kontak 08111734464 dan Elhanan Garingging SH 0811921914," ujarnya.

Tak hanya untuk PT Hutahaean Riau dan Sumut saja, bagi eks karyawan perusahaan lainnya di Indonesia yang tak dibayarkan pensiun, pesangonnya dan lain-lain oleh perusahaan di wilayah Jambi, Sumsel, Aceh, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan Papua, bisa berkonsultasi masalah PKPU ini kepada Murniati Purba SH dan Elhanan Garingging SH.(rls/azf)