RIAUIN.COM - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) imbas pandemi Covid-19.

Rapat telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Rapat berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Para menteri keluar secara bertahap.

Tak ada keputusan mencabut PPKM dalam rapat itu. Beberapa menteri, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih tak buka suara tentang hasil rapat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata pencabutan PPKM belum keputusan final. Pemerintah masih akan melanjutkan kajian.

"Nanti diumumkan sendiri oleh Presiden. Nanti 1-2 hari kita evaluasi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/12) dikutip dari cnnindonesia.

Airlangga berkata pemerintah juga akan melanjutkan survei serologi. Hasil survei kekebalan tubuh itu baru akan selesai minggu ketiga Januari.

Dia tak memastikan apakah Jokowi akan mencabut PPKM dalam 1-2 hari ke depan. Dia juga tak memastikan apakah PPKM baru akan dicabut setelah hasil survei serologi keluar.

"Nanti kita tunggu saja," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi mengatakan salah satu syarat mencabut PPKM adalah tingkat kekebalan masyarakat terhadap Covid-19. Hal itu bisa dilihat dari sero survei yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan.

"Asal sero survei kita sudah sampai 90 persen, ya artinya kita kemungkinan sudah baik. Ada apa pun, dari mana pun, seharusnya sudah tidak ada masalah," kata Jokowi di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12).

Jokowi mengatakan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menurun hingga di angka 1.000 kasus per hari. Namun, ia tak mau terburu-buru mencabut PPKM. Dia masih menunggu seri survei yang sedang digelar. Menurutnya, data itu menjadi acuan untuk menentukan nasib PPKM.

"Kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, tetapi karena apa? Itu yang harus dilihat dikaji di sana. Apakah karena imun sudah lebih baik, atau apakah virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia?" ucapnya. (*)